Ini Alasan Australia Harus Jadi Tujuan Ekspor Otomotif Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Meningkatnya ekspor otomotif Indonesia pada 2019, dibaca sebagai peluang untuk memperbesar target pasar.

Seperti diketahui, tahun lalu penjualan otomotif nasional menurun, namun terbantu dengan kenaikan ekspor.

Menurut Putu Juli Ardika, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, tahun lalu pasar otomotif nasional turun 10 persen, tapi penjualan ekspor meningkat 25 persen.

Hal ini membuat pemerintah tengah membuka peluang untuk mengekspor kendaraan ke beberapa negara. Salah satunya ke Australia, lewat kemitraan dagang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

“Ini memang sedang dijajaki, Pak Menteri Perindustrian sedang terus berupaya untuk bertemu dengan prinsipal. Karena ekspor itu kan harus tetap seizin dengan prinsipal,” ujar Putu saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta (6/3/2020).

Australia dibidik bukan tanpa alasan. Setidaknya ada sejumlah alasan mengapa Indonesia harus mendorong ekspor ke Negeri Kanguru tersebut.

“Kalau kita lihat, di Australia itu pasarnya lebih besar dari pasar Indonesia, kendaraan bermotor itu lebih dari satu juta sekian,” katanya.

“Jadi kalau dari sebagian itu di-supply dari negara-negara Asean lainnya termasuk Indonesia, pastinya cukup signifikan untuk menambah ekspor kita,” ucap Putu.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Perjanjian Internasional Kementerian Perdagangan Rico Nugrahatama, secara terpisah mengatakan, berhenti produksinya pabrik otomotif di Australia membuat negara tersebut hanya mengandalkan impor dari beberapa negara.

“Karena permintaan di sana cukup tinggi. Selain itu, di sana sedikit sekali produk yang diproduksi dalam negeri, enggak signifikan jumlahnya, kebanyakan impor semua,” ujar Rico kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Di samping itu, menurutnya regulasi antara Indonesia dan Australia juga punya kemiripan. Misalnya tidak ada pengaturan emisi yang ketat bagi sejumlah produsen kendaraan.

“Di Indonesia tidak mengatur CO2 misalnya. Sebab kalau ke Eropa, di sana sudah mengatur produk-produk yang lebih eco friendly, standar regulasinya lebih ketat,” katanya.