Mengenal BBM Solar B30 yang Diresmikan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan implementasi program bahan bakar B30, atau solar dengan kandungan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) 30 persen.

Jokowi menyatakan, program tersebut berpotensi menghemat devisa sekitar Rp 63 triliun sehingga lebih jauh mampu menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan (CAD).

"Kalkulasinya, jika kita konsisten menerapkan B30 ini, akan dihemat devisa kurang lebih Rp 63 triliun (per tahun). Jumlah yang sangat besar sekali," kata presiden di keterangan resmi, Selasa (24/12/2019).

Adapun B30 sendiri, merupakan pencampuran antara bahan bakar diesel atau solar dengan FAME (Fatty Acid Methyl Ester), dengan komposisi 70 persen dan 30 persen.

FAME ini didapatkan dari kelapa sawit. Kelapa sawit diolah menjadi FAME (Fatty Acid Methyl Ester), yaitu bahan bakar nabati.

Sebagaimana dilansir laman resmi Kementerian ESDM, solar memiliki cetane number (CN) 48, sedangkan minyak sawit CN 41. Dengan komopsisi di atas yang membentuk B30, maka CN-nya hanya sedikit lebih baik daripada solar.

Perlu dikethaui, semakin tinggi angka CN, maka bahan bakar akan lebih mudah terbakar.

Tapi angka CN yang lebih tinggi pada B30 tidak serta-merta membuat performa mesin meningkat. Mengingat, nilai kalor yang dimiliki B30 sedikit lebih rendah daripada solar dan sifat alami biosolar yang membuat gel.

"Sifat alamiah tersebut membuat filter solar menurun masa pakainya. Saran pabrikan pergantian dilakukan pada tiap 30.000 kilometer, namun kini pengusaha bus rata-rata mengganti filter tiap 5.000 - 20.000 kilometer," kata Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan kepada Kompas.com, belum lama ini.

Kendati demikian, pihak Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM menyebut penggunaan B30 pada kendaraan tidak masalah. Hal ini mengacu dari hasil uji jalan bahan bakar yang diklaim lebih ramah lingkungan tersebut.

Setelah implementasi B30 di tahun 2019, Jokowi memberikan target kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan jajaran direksi Pertamina untuk mempercepat implementasi B50 pada awal 2021.