Karoseri: Pemerintah Jangan Dadakan Pesan Kendaraan

Jakarta, KOMPAS.com - Instansi pemerintah diketahui merupakan salah satu pegangan industri karoseri untuk terus menjalankan bisnisnya. Karena dari pesanan instansi pemerintah, aktivitas di pabrik-pabrik karoseri bisa terus berdenyut.

Namun demikian, industri karoseri punya keluhan tersendiri perihal pesanan dari instansi pemerintah. Keluhannya adalah seringnya instansi pemerintah memesan kendaraan secara dadakan.

Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) Sommy Lumadjeng menyatakan pemesanan dadakan membuat pihak karoseri kewalahan dan sering tidak menyanggupi permintaan. Padahal jika diberi waktu yang lebih panjang, Sommy menyatakan karoseri pasti akan sanggup menyanggupi pesanan kendaraan dari instansi pemerintah, berapapun jumlah unitnya.

"Kalau cuma buat satu, sebulan jadi. Kalau pesan 1.000, tinggal dibagi-bagi saja ke 20 karoseri. Setengah tahun jadi. Asal diberi waktu yang cukup, kami pasti sanggup," kata Sommy saat ditemui di arena JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Atas dasar itu, Sommy berharap instansi pemerintah mulai menyusun perencanaan yang baik jika memang ingin membeli kendaraan sejenis bus ataupun truk. Sommy juga berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) tidak terlambat menerbitkan e-catalogue yang menjadi acuan instansi pemerintah untuk membeli kendaraan.

"Kalau LKPP baru menayangkan (e-catalogue) di akhir tahun, bagaimana orang mau belanja. Kalau waktunya mepet, industri juga tidak sanggup," ujar Sommy.

Menurut Sommy, mengimpor kendaraan utuh demi mengejar penyerapan anggaran bukanlah solusi yang baik. Karena sepanjang industri dalam negeri sanggup memenuhi kebutuhan, sudah seharusnya industri dalam negeri yang diprioritaskan.

"Kami berharap semua bisa lebih diatur. Bagaimana caranya agar penyerapan negara bisa baik dan di kita sepanjang tahun juga bisa terus bekerja," ucap Sommy.