Penghapusan "3 in 1" Tak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penghapusan kebijakan 3 in 1 (three in one) di ruas jalan utama ibukota dengan penerapan kawasan berbayar dinilai tak efektif.. Apalagi esensinya untuk mengurangi kemacetan. Pasalnya, pengalihan menggunakan electronic road pricing atau ERP dirasa tak banyak mengubah sistem sebelumnya.

"Pada dasarnya sama saja, mau three in one atau ERP, sama-sama bayar juga kan. Jadi tak akan ada bedanya, tetap macet juga nantinya," ujar Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto kepada Kompas.com, (10/5/2010).

Jongkie menjelaskan, satu-satunya cara yang bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi di kota besar adalah tersedianya sarana transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. ERP, lanjutnya, hanya menjadi solusi sementara dari pemerintah dan tak bersifat solutif.

"Harus ada alternatif yang sebanding dong. Ya sarana transportasi yang mumpuni, baru orang mau pindah pakai sarana umum," jelas Jongkie.

Secara terpisah, Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Jenderal Angkutan Darat Kementerian Perhubungan Elly Sinaga saat dihubungi Kompas.com mengatakan, sebelum diterapkan ERP, Kementerian Perhubungan akan memeriksa kesiapan angkutan umumnya, dalam hal ini bus Transjakarta.

"Untuk penerapan Transjakarta sekarang sudah ada standar baru. Penumpang jangan sampai menunggu  15 menit, ini nggak bagus. Jadi pemda juga harus menyiapkan sarana angkutan dulu baru bisa menerapkan ERP, jadi ada alternatif buat masyarakat," papar Elly.

Sementara itu, terkait rencana dikenakan juga aturan ERP bagi pengendara motor, Ketua Umum Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (AISI) Gunadi Shinduwinata mengatakan, penerapan ini sangat tak adil. Khususnya bagi pengendara motor yang notabene masyarakat menengah hingga kecil.

"Sebenarnya, permasalahan utama kemacetan adalah tak terciptanya penegakkan hukum yang tegas di jalan. Mutu pengaturan lalu-lintas di jalan yang menjadi inti permasalahan," ujar Gunadi.