YLKI Pertanyakan Komitmen Pemerintah dan Pengusaha Berantas Parkir Liar

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan tukang parkir liar kembali jadi sorotan masyarakat. Sebab parkir liar dianggap merugikan banyak pihak mulai dari konsumen, pengusaha, dan juga negara karena tidak bayar pajak.

Parmasalahan parkir liar sebetulnya bukan barang baru tapi persoalan klasik. Meski demikian penyelesaian di tingkat akar rumput tidak pernah tuntas, sehingga terus merugikan pengunjung atau konsumen.

Baca juga: Tak Hanya Performa, Busi Juga Punya Peran Tekan Polusi Udara

Seperti diketahui, tak sedikit pengunjung mini market dimintai uang meski ada spanduk parkir gratis. Kemudian kebanyakan tukang parkir liar ini mematok tarif minimal kepada pengendara sehingga memicu konflik.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh INDONESIAMENGAJI.ID (@indonesiamengaji.id)

Rio Priambodo, Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan, masalah parkir liar tak pernah usai karena tidak ada komitmen dari pemerintah dan pengusaha memutus praktik pungutan liar (pungli) parkir.

"Pertama adalah konsusmen sendiri yang dihadapkan kepada juru parkirnya tanpa suatu jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah dan juga pelaku usaha," ujar Rio kepada Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Sepertiga Kecelakaan Saat Mudik Lebaran karena Gagal Jaga Jarak Aman

Kedua, kata Rio, sejauh ini pengusaha atau pemilik tempat usaha hanya memberikan imbauan dan pemberitahuan parkir gratis tanpa ada langkah lebih lanjut.

"Dari sisi pengusahanya sendiri sejauh ini masih memberikan suatu imbauan saja belum ada aksi yang lebih lanjut. Hanya memberitahu bahwa parkir ini gratis, tapi sejauh mana implementasinya jika ada yang tidak sesuai," katanya.

"Sejauh ini sudah ada mini market yang memberikan imbauan itu (parkir gratis) tapi seharusnya bagaimana implementasi, berkomunikasi kepada juru parkir bahwa parkir ini gratis," katanya.

Twitter Tangkapan layar Twit parkir gratis

Baca juga: Yamaha Bikin Teknologi Transmisi dengan Kopling Otomatis buat Moge

Rio turut mempertanyakan komitmen pemerintah dan pengusaha untuk memberantas juru parkir liar.

"Komitmen pemerintah dan pengusaha itu seharusnya dipertanyakan. Jika daerah punya Peraturan Daerah (Perda) parkir di pinggir jalan Dinas Perhubungan (Dishub) bisa menderek tapi kenapa tidak bisa menindak juru parkir liar yang merugikan banyak pihak," katanya.

"Konsumen harus bayar biaya tambahan, dari pengusaha juga dan dari pemerintah tidak mendapat pemasukan. Jadi ini bagaimana komitmen dari pemerintah dan pengusaha, mencari duduk permasalahan untuk mencari solusi pada konsumen," ujar Rio.