Vaksin Covid-19 Memberi Harapan bagi Pengusaha PO Bus AKAP

JAKARTA, KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 di Indonesia sangat memengaruhi okupansi bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Sebelumnya, masih banyak orang yang memilih naik bus untuk ke luar kota karena lebih ekonomis.

Namun, adanya pandemi Covid-19 serta banyaknya kebijakan pembatasan membuat orang mengurungkan niatnya untuk naik kendaraan umum. Terbukti, okupansi bus AKAP sangat berkurang saat pandemi.

Namun, sejak Januari 2021, kehadiran vaksin Covid-19 di Indonesia memberikan harapan bagi PO bus AKAP. Harapannya dengan adanya vaksin ini, okupansi penumpang bus AKAP bisa terus membaik.

Baca juga: Harga Innova Reborn di Bursa Lelang, Mulai Rp 210 Jutaan

Lihat Foto

Penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (3/1/2021). Berdasarkan data Dishub Terminal Kampung Rambutan per tanggal 2 Januari 2021 jumlah penumpang bus yang tiba di Jakarta sebanyak 34.220 penumpang, sementara pemudik yang diberangkatkan menuju luar Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan sebanyak 15.059 penumpang.(ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan, kehadiran vaksin Covid-19 memunculkan secercah harapan bagi pengusaha otobus (PO) untuk kembali membaiknya okupansi penumpang di bus.

“Tibanya vaksin Covid-19 di Indonesia menjadi secercah harapan agar bisnis ini bisa kembali berjalan. Pada awal Januari 2021 sebenarnya ada peningkatan pergerakan orang dengan bus AKAP,” ucap pria yang akrab disapa Sani dalam Webinar Busworld SouthEast Asia – Session 2, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Darurat BBM Nyaris Habis, Tak Perlu Matikan AC Cukup Lakukan Ini

Namun, di balik mulai meningkatnya pergerakan orang naik bus AKAP, kendaraan nontrayek atau travel gelap masih saja ada. Tentu saja kehadiran travel gelap ini bisa mengganggu dan Sani berharap agar pemerintah bisa tegas.

“Semoga pemerintah bisa tegas memberantas travel gelap ini. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah kalau bisa satu suara dalam memberikan kebijakan,” kata Sani.