Imbas Covid-19, Pemerintah Daerah Tegas Larang Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak penyebaran virus corona (Covid-19) yang kini mulai menyebar di daerah, membuat beberapa gubernur mengambil langkah tegas sebagai antisipasi larangan mudik.

Selain Pemprov DKI Jakarta yang meminta untuk menunda mudik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, juga sudah berkomitmen melarang warganya untuk mudik.

Bahkan Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono justru melakukan karantina wilayah alias lockdown.

Baik Emil dan Ganjar juga mengeluarkan instruksi bagi warganya bila ada yang mudik maka statusnya akan menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan wajib isolasi selama 14 hari.

Baca juga: Mobil Diam Dua Pekan, Awas Jadi Sarang Tikus

Lantas bagimana dengan keputusan pemerintah soal kepastian larangan mudik Lebaran tahun ini di tengah pandemi corona?

Ketika menanyakan hal ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, keputusan masih menunggu rapat terbatas (ratas).

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

MAKLUMAT LARANGAN MUDIK SELAMA PANDEMI COVID-19. 1. DILARANG MUDIK KE KAMPUNG HALAMAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19. 2. BARANGSIAPA MEMAKSA MUDIK, MAKA AKAN OTOMATIS BERSTATUS ODP (Orang Dalam Pemantauan). . 3. JIKA BERSTATUS ODP, MAKA HARUS ISOLASI DIRI 14 HARI 4. KEPOLISIAN JAWA BARAT AKAN MENGAMBIL TINDAKAN HUKUM JIKA STATUS ODP TIDAK MELAKUKAN ISOLASI DIRI. 5. RT/RW WAJIB MELAPORKAN KEDATANGAN ODP KE KEPOLISIAN SETEMPAT. Mohon disebarluaskan. Terima Kasih. Dengan kedisiplinan, Insya Allah, #kitapastimenang

A post shared by Ridwan Kamil (@ridwankamil) on Mar 27, 2020 at 1:34am PDT

"Masih menunggu, kemarin ratas itu ditunda, jadi kemungkinan Senin (30/3/2020) baru dimulai. Jadi statusnya kami juga menunggu," kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/3/2020).

Meski demikian, Budi mengatakan sudah menyusun beberapa langkah bila nanti statusnya akan menjadi larangan. Menurut Budi, agar efektif memang harus ada sikap tegas berupa hukuman.

Baca juga: Mobil Tidak Dipakai Lama, Lebih Baik Aki Dicabut atau Tidak?

Namun saat ditanya bentuk hukumannya seperti apa, Budi menjelaskan hal tersebut masih belum dibicarakan karena sifatnya baru berupa usulan yang harus dikoordinasikan lagi.

Lihat Foto

Antrean kendaraan pada arus balik H+2 Lebaran di Jalur Selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (7/6/2019). Satlantas Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan sistem satu arah untuk kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Bandung dan Jakarta untuk mengurai kepadatan kendaraan.(ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)

Sementara soal langkah pencegahan, Budi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian. Salah satu upayanya adalah menutup akses pintu keluar dari Jabodetabak, baik di jalan nasional dan tol.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

jangan pulang kampung kalau kita nggak mau bikin sakit orang sekampung... #kitalawancorona #janganmudik #janganpiknik

A post shared by BPTJ 151 (@bptjkemenhub) on Mar 26, 2020 at 7:23pm PDT

"Soal punishment hanya usulan, seperti apa belum bisa dibicarakan karena keputusannya sampai saat ini juga belum ada. Saya harap dalam waktu dekat ini sudah ada (keputusan) sehingga langkah-langkah pencegahan yang sudah dibicarkan bisa diterapkan baik di jalan tol atau nasional," ujar Budi.