Realisasi Bus Trans Java Masih Terus Dikaji

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi angkutan transportasi bus Trans Java di jalur Trans Jawa masih dalam tahap persiapan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sampai saat ini masih terus mengkaji beberapa aspek, termasul soal regulasi dan rute-rutenya.

STANLY RAVEL Bus pemudik di Terminal Kampung Rambutan, Senin (18/6/2018)

"Sejauh ini masih terus kita kaji, seperti yang tadi saya sampaikan bila Menteri Perhubungan (Menhub) memang mendorong realisasnya. Tapi tetap ada hal-hal yang kita siap juga," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi kepada Kompas.com, Kamis (10/1/2019).

Sebelumnya Budi menjelaskan bila nantinya bus Trans Java hanya akan beroperasi di jalur lintas Trans Jawa. Artinya, kemungkinan besar bus ini tidak akan keluar atau masuk ke lintasan reguler.

Baca juga: Tol Trans-Jawa, Harapan Baru Pengusaha Bus AKAP

Karena itu, harus ada pembangunan infrastruktur tambahan seperti terminal khusus. Belum lagi masalah jaringan dan penentuan titik henti dari Merak hingga Surabaya ada di mana saja.

"Tidak mungkin terus jalan, pasti harus berhenti untuk safety sopir juga butuh istirahat, penumpang juga butuh makan. Sekarang belum ada tempat khusus yang mewadahi, hanya rest area umum saja. Itu juga harus kita pikirkan lagi," ucap Budi.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Foto udara simpang susun Caruban dari Proyek Jalan Tol Ngawi-Kertosono di Jawa Tengah, Senin (4/6/2018). Jalan Tol Ngawi-Kertosono ruas Ngawi-Wilangan telah sah beroperasi dan dirancang sepanjang total 87,02 kilometer, Jalan Tol Ngawi-Kertosono dibagi dalam empat seksi pengerjaan.

Selain itu, masalah pengaturan rute juga menjadi pembahasan utama. Hal ini penting untuk melihat kebutuhannya ada di mana saja sekaligus agar tidak terjadi benturan dengan jalur bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang sudah ada.

"Kita juga harus pikirkan masalah rerouting-nya nanti, ini harus dilakukan agar penempatan bus Trans Java nanti maksimal. Masalah operator ini, belum kita putuskan ke siapa, tapi bisa saja dari kedua pihak, baik swasta dan BUMN juga bisa," kata Budi.