Lamban, Proyek Mobil Perdesaan Digenjot Lagi

Jakarta, KompasOtomotif – Proyek kendaraan perdesaan belum juga berbuah nyata atau terealisasi sampai saat ini. Padahal ini bukan pembahasan atau barang baru di industri otomotif dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian seolah jalan di tempat.

Sebut saja, prototipe yang rencananya akan diperkenalkan pada 17 Agustus 2017 urung dilakukan sampai saat ini. Meski begitu patut diakui, perlahan Kemenperin membangun satu persatu anak tangga untuk bisa mencapai puncak. Setelah sebelumnya mengaku sudah menyelesaikan dua prototipe Generasi 2A dan Generasi 2B, dan pembinaan 1.400 industri, kali ini Kemenperin coba bersinergi bersama pada pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih, mengatakan, ini merupakan upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan perdesaan. Upaya ini sekaligus untuk membangun ekosistem yang kuat terhadap daya saing industri otomotif dalam negeri.

“Pengembangan kendaraan perdesaan membutuhkan keterlibatan, komitmen, dan sinergi dari berbagai pihak,” ujar Gati pada acara Temu Bisnis IKM Alat Angkut (Kendaraan Perdesaan) di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Baca juga : Kendaraan Perdesaan, Kesempatan atau Spekulan?

Beberapa pihak hadir yaitu perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kemudian ada dari Bappenas, BPPT, lembaga pembiayaan seperti Astra Modal Ventura dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB),  serta organisasi dan asosiasi yang terkait dengan industri otomotif nasional seperti Institut Otomotif Indonesia (IOI), Perkumpulan IKM Komponen Otomotif (PIKKO), dan Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo).

Stanly/KompasOtomotif Mobil Perdesaan di IIMS 2017

Terbitnya Regulasi

Harapannya, pihak-pihak yang datang bisa memberi masukan menyoal penyusunan regulasi, penyiapan produksi, pemberian insentif, pemetaan kontribusi IKM, ketersediaan suku cadang, mekanisme perawatan dan perbaikan, serta pemasaran kendaraan pedesaan.

“Bahkan, lembaga pembiayaan dan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan turut menyumbang saran, mengenai skema pembiayaan maupun risiko keuangan yang akan dihadapi dalam program ini,” ujar Gati.

Baca juga : Ribuan IKM Lokal Digandeng untuk Proyek Mobil Perdesaan

Regulasinya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 yaitu pada klaster IV Program Pro Rakyat, antara lain program kendaraan angkutan umum murah. Pada waktu itu Budi Darmadi, mantan Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin (menjabat hingga 2014), pernah mengatakan mesin yang ideal untuk mobil pedesaan, di bawah 1.000 cc.

Picu Pertumbuhan Ekonomi

Gati menyebut, kendaraan perdesaan bisa bawa efek luas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga berdampak positif bagi perkembangan industri otomotif dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi kendaraan, serta pembangunan IKM otomotif dan alat mesin pertanian. 

“Ada lebih dari 400 IKM komponen otomotif yang tersebar di sejumlah sentra industri di Indonesia, antara lain Tegal, Klaten, Purbalingga, Sidoarjo, Pati, Pasuruan, Sukabumi, Bandung, dan Jabodetabek. Bakal adanya program perdesaan, akan semakin banyak IKM komponen otomotif berkontribusi di dalam mendukung rantai pasok industri otomotif nasional,” kata Gati.

Direktorat Jenderal IKM Kemenperin mengklaim terus memacu kemajuan IKM khususnya sektor komponen otmotif dalam memperhatikan aspek kualitas, biaya, dan pengiriman atau quality, cost and delivery (QCD).

Upaya ini dilakukan melalui berbagai program strategis, seperti pembinaan kompetensi SDM, fasilitasi teknologi mesin dan peralatan, pengembangan produk, promosi, kemitraan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

“Pada November lalu, kami telah melaksanakan pemetaan kebutuhan kendaraan pedesaan di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Klaten dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran kebutuhan maupun kondisi pasar dari sisi jenis kendaraan, harga yang diharapkan, serta cakupan penggunaan kendaraan pedesaan,” ucap Gati.