Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiru Thailand-Vietnam, Skema Baru Insentif Kendaraan Listrik Mau Diselesaikan Besok

Kompas.com - 25/07/2023, 18:42 WIB
Ruly Kurniawan,
Aditya Maulana

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia perlu untuk meniru Thailand dan Vietnam dalam penetapan insentif kendaraan listrik.

Hal tersebut supaya penerapan kebijakan guna mendorong penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air itu bisa mudah diserap masyarakat, seraya berlaku lebih luas.

"Saya pikir insentif akan diselesaikan besok di rapat Kabinet. Tetapi pada dasarnya kami membuatnya lebih sederhana," kata dia dalam acara Nickel Conference 2023, Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Curhat Penumpang Bus Hilang Laptop Ditukar Buku, Ini Kode Sopir kalau Ada Copet

Gimik subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023). Gimik tersebut diberikan sama saja dengan potongan harga atau diskon. Pasalnya, regulasi insentif motor listrik belum resmi dikeluarkan pemerintah.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Gimik subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023). Gimik tersebut diberikan sama saja dengan potongan harga atau diskon. Pasalnya, regulasi insentif motor listrik belum resmi dikeluarkan pemerintah.
 

"Kami punya bahan bakunya sehingga membuat harga (kendaraan listrik) jadi lebih murah. Kami sudah melaporkan ke Presiden dan Presiden sudah memberi arahan-arahan dari awal untuk melakukan banchmark seperti Thailand, Vietnam, ataupun negara lain," lanjut Luhut.

Walaupun diperbolehkan untuk mencontoh kebijakan insentif kendaraan listrik di negara lain, ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meminta agar disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

"Jadi besok, mudah-mudahan update ini kita dapat persetujuan dari Presiden maka kita bisa melakukannya," kata Luhut.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengevaluasi kembali kebijakan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), terkhusus pada roda dua.

Baca juga: Daftar Mobil Bekas Harga 100 Jutaan, Bisa Dapat Nissan March atau Agya

Gimik subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023). Gimik tersebut diberikan sama saja dengan potongan harga atau diskon. Pasalnya, regulasi insentif motor listrik belum resmi dikeluarkan pemerintah.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Gimik subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023). Gimik tersebut diberikan sama saja dengan potongan harga atau diskon. Pasalnya, regulasi insentif motor listrik belum resmi dikeluarkan pemerintah.
 

Hal ini lantaran masih minimnya peminat terhadap motor ramah lingkungan terkait. Padahal besaran insentif yang diberikan cukup besar yaitu Rp 7 juta untuk setiap pembelian.

"Kita mau ratas besok (soal insentif motor listrik), jadi mau finalkan," ujar Luhut di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut salah satu penghambat laju penyerpan insentif motor listrik karena syarat yang terlalu ketat.

Syarat ini meliputi penerima subsidi listrik 450-900 VA, usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan bantuan subsidi upah.

Baca juga: Gesits Siapkan 2 Motor Listrik Baru, Model Murah dan Premium

Oleh karenanya, seluruh pihak terkait dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi supaya harapan dari hadirnya insentif pembelian kendaraan listrik bisa tercapai.

"Keinginan pemerintah untuk memberikan 200 ribu subsidi sepeda motor ini agar segera terserap, ternyata masih mengalami hambatan. Apakah karena ribetnya orang mengurus, sosialisasinya masih kurang, dan seterusnya, sehingga daya beli masih rendah," kata Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau