Klasifikasi Pembeli BBM Pertalite Sudah Rampung, Tunggu Diteken Jokowi

Kompas.com - 01/09/2022, 11:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Patuan Alfon mengatakan bila revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sudah rampung.

Saat ini, aturan revisi tersebut sudah berada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kemudian disampaikan dan disahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Dari tim teknis antar Kementerian kami revisi Perpres 191 itu sebetulnya sudah rampung," kata Patuan dalam acara diskusi webinar "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran", Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Pertamina Turunkan Harga, Ini Banderol BBM Nonsubsidi per September 2022

Siluet petugas melayani pengisian BBM di SPBU Tol Sidoarjo 54.612.48, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Pemerintah menetapkan Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan yang dijual dengan harga Rp7.650 per liter dan Biosolar Rp5.510 per liter, sementara jenis Pertamax harganya disesuaikan untuk menjaga daya beli masyarakat yakni menjadi Rp 12.500 per liter dimana Pertamina masih menanggung selisih Rp3.500 dari harga keekonomiannya sebesar Rp16.000 per liter di tengah kenaikan harga minyak dunia.ANTARA FOTO/ZABUR KARURU Siluet petugas melayani pengisian BBM di SPBU Tol Sidoarjo 54.612.48, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Pemerintah menetapkan Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan yang dijual dengan harga Rp7.650 per liter dan Biosolar Rp5.510 per liter, sementara jenis Pertamax harganya disesuaikan untuk menjaga daya beli masyarakat yakni menjadi Rp 12.500 per liter dimana Pertamina masih menanggung selisih Rp3.500 dari harga keekonomiannya sebesar Rp16.000 per liter di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Sehingga dalam waktu dekat, kepastian atas penggunaan dan pendistribusian BBM bersubsidi (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan/JBKP) seperti Pertalite dan Solar akan lebih jelas klasifikasinya.

Adapun muatan yang menjadi usulan masing-masing pemangku kebijakan kata dia, sebetulnya juga sudah disampaikan masing-masing. Berbagai masukan ini pun sudah dikoordinasikan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Apa-apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam situ dan itu memang saat ini posisinya di Kementerian BUMN dan mungkin sudah disampaikan ke Bapak Presiden," ujar Patuan.

"Dalam lampiran revisi ini, kita mengusulkan dimasukkan ketentuan-ketentuan yang bagaimana bisa mengatur JBKP. Saat ini sudah disampaikan dengan opsi-opsinya," kata dia.

Baca juga: Tanpa SIM Internasional, Warga Indonesia Bisa Berkendara di Negara Ini

Meski sudah rampung, ia mengatakan bahwa Perpres terkait masih perlu untuk dikaji lebih dalam lagi dengan pertimbangan berbagai aspek yang sangat luas agar tepat sasaran, mulai dari kondisi sosial, politik, sampai ekonomi.

Itulah salah satu alasan, mengapa kebijakan atau aturan yang mencangkup para penerima JBKP belum juga terbit.

"Pemerintah jika ingin mengeluarkan kebijakan tentu juga memikirkan berbagai aspek yang komperhensif. Kalau dilakukan sekarang, berapa masyarakat yang rentan miskin dan jadi miskin. Lalu kalau itu terjadi (dibatasi penjualan BBM), berapa inflasinya, dan lain-lain," kata Patuan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.