Pakai Stiker TNI di Pelat Nomor Kendaraan Bisa Bebas Tilang?

Kompas.com - 14/09/2021, 06:42 WIB
Pelepasan stiker TNI yang dipasang di plat nomor. TMC Polda MetroPelepasan stiker TNI yang dipasang di plat nomor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan stiker TNI di bagian tanda nomor kendaraan bermotor yang digunakan oleh warga sipil kerap ditemui. Namun perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak dibenarkan.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2012, memang tidak terperinci mengenai hal ini.

Dalam regulasi tersebut hanya mengatur syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan pemasangan pelat. Serta unsur-unsur pengaman berupa logo lantas dan penjamin legalitas Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) saja.

Baca juga: Risiko Besar Bus yang Ngebut di Jalan Raya

Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, sekalipun pengendara menggunakan TNKB khusus, bukan berarti kendaraan yang menggunakan pelat tersebut tidak bisa dikenakan tilang.

“Semua pengguna jalan memiliki hak yang sama di mata hukum. Kendaraan yang melakukan pelanggaran bisa ditilang berdasarkan kewenangannya masing-masing,” ucap Sambodo belum lama ini kepada Kompas.com.

Sebuah mobil yang ditindak polisi pada Kamis (26/7/2018). Dari foto, terlihat mobil yang ditindak menggunakan dua pelat nomor, masing-masing B 2276 TZA dan B 2279 TZA. Tujuannya untuk mengakali peraturan ganjil genap.Instagram/TMC Polda Metro Jaya Sebuah mobil yang ditindak polisi pada Kamis (26/7/2018). Dari foto, terlihat mobil yang ditindak menggunakan dua pelat nomor, masing-masing B 2276 TZA dan B 2279 TZA. Tujuannya untuk mengakali peraturan ganjil genap.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun hukuman bagi pelaku bisa dikenakan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Termasuk pemalsuan pelat nomor untuk mengakali ganjil genap, apalagi bila pelaku tidak punya STNK. Pasalnya 263 (KUHP),” kata dia.

Berikut bunyi Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang tindakan pidana pemalsuan surat;

Baca juga: Dukung Pemerintah, Evalube Gelar Program Vaksinasi

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Kemudian pada UU LLAJ Nomor 22/2009 Pasal 280 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi TNKB sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Polri akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.