Kendaraan Pakai STNK Palsu, Bisa Disita dan Kena Tilang

Kompas.com - 29/01/2020, 06:32 WIB
Polisi menilanh pengendara mobil yang parkir di jalur sepeda, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (25/11/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIPolisi menilanh pengendara mobil yang parkir di jalur sepeda, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (25/11/2019).
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Ditlantas Polda Metro Jaya terus memperluas penegakan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ( ETLE) untuk menekan jumlah pelanggar lalu lintas yang menggunakan kendaraan bermotor.

Jika sebelumnya tilang elektronik hanya berlaku untuk mobil, maka mulai 1 Februari 2020 tilang yang menggunakan kamera canggih itu, akan diterapkan kepada pengendara sepeda motor di DKI Jakarta.

Baca juga: Berani Coba-coba Akali Tilang Elektronik Pakai Pelat Palsu, Ini Risikonya

Beberapa kejadian, untuk menghindar dari ETLE, dan ganjil-genap, sejumlah pengendara ada yang mengakali dengan mengganti pelat nomornya, atau memiliki dua pelat nomor. Tak jarang dilakukan oleh pengemudi mobil agar lolos dari sistem ganjil genap.

Uji coba sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) dengan penambahan empat fitur terbaru mulai diberlakukan pada Senin (1/7/2019) ini di 10 titik di ruas Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin.RINDI NURIS VELAROSDELA Uji coba sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) dengan penambahan empat fitur terbaru mulai diberlakukan pada Senin (1/7/2019) ini di 10 titik di ruas Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, jika menggunakan pelat palsu maka kamera ETLE tidak punya data, tapi akan langsung ditindak di lapangan.

"Iya itu kita tilang saja (pelat nomor palsu). Kalau pelat nomor kami anggap dia (pelanggar) tidak mengunakan TNKB yang sesuai, jadi kita denda dengan menggunakan tilangnya saja," katanya di Jakarta belum lama ini.

Baca juga: Mau Diterapkan Tilang Elektronik, Pemotor di Jakarta Diklaim Mulai Tertib

Kecuali, kata Fahri, jika yang bersangkutan sampai memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka itu masuk ranah pidana. Sebab STNK palsu sama dengan memalsukan dokumen negara.

"Kalau STNK-nya palsu sudah tindak pidana, langsung kita lanjutkan penyelidikan ke reserse. Semua barang bukti kita tarik, kalau pemalsuan STNK artinya STNK dan mobil atau kendaraannya, dan orangnya," katanya.

Aturan

Kendaraan bermotor melewati garis batas berhenti/marka lalu lintas di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Poldan Metro Jaya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang akan diuji coba pada Oktober 2018 sepanjang jalur Thamrin hingga Sudirman.MAULANA MAHARDHIKA Kendaraan bermotor melewati garis batas berhenti/marka lalu lintas di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Poldan Metro Jaya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang akan diuji coba pada Oktober 2018 sepanjang jalur Thamrin hingga Sudirman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dijelaskan, pengendara yang melanggar, polisi akan mengambil STNK pengendara serta meminta pengendara untuk menepikan kendaraannya dan diberikan surat tilang.

Jika ada indikasi pemalsuan (STNK dan/atau pelat nomor kendaraan), maka akan dilakukan penilangan serta diproses pidana pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi pidana itu sebagaimana diatur dalam UU sebagai berikut:

Baca juga: Berani Coba-coba Akali Tilang Elektronik Pakai Pelat Palsu, Ini Risikonya

1. Pasal 280, melanggar tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

2. Pasal 287 Ayat 1, melanggar larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

3. Pasal 288 Ayat 1, melanggar tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X