Diler Harley Tanggapi Fenomena Ribuan Moge Tak Bayar Pajak

Kompas.com - 24/12/2019, 07:42 WIB
Parkir motor khusus moge mulai menjamur di beberapa lokasi incaran para biker seva.idParkir motor khusus moge mulai menjamur di beberapa lokasi incaran para biker

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya jumlah kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya membuat Badan Pajak dan Retribusi Daerah ( BPRD) DKI Jakarta menggelar razia pajak. Tak terkecuali para pemilik motor gede (motor gede) yang disebutkan jumlahnya mencapai ribuan.

Sahat Manalu, Dealer Principal Anak Elang Harley-Davidson ( HD) of Jakarta, mengatakan, kalau pajak STNK, seperti yang dirilis oleh Samsat, hanya 2 persen dari nilai faktur.

Baca juga: Ribuan Moge Belum Bayar Pajak, Tunggakan Hingga Rp 10 Miliar

"Tapi masalahnya, faktur itu kan sudah berikut pajak import duty, pajak barang mewah yang sudah mahal. Jadi, 2 persen juga dari yang mahal. Mungkin itu teman-teman pada komplain, kok mahal sekali ya," ujar Sahat, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Sederetan motor gede (moge) yang ikut meramaikan Distinguished Gentlemans Ride (DGR) pada 30 September 2018.KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA Sederetan motor gede (moge) yang ikut meramaikan Distinguished Gentlemans Ride (DGR) pada 30 September 2018.

Sahat memberi contoh, harga Ultra Glide yang Limited Edition. Harga off the road mencapai Rp 1,3 miliar, kalau on the road bisa mencapai Rp 1,5 miliar sampai Rp 1,6 miliar. Nah, kalau 2 persen dari Rp 1,6 miliar berarti sudah Rp 32 juta itu satu tahun. Artinya, 2 persen dari harga pajak yang sudah tinggi.

"Mungkin yang jadi alasan dari teman-teman adalah sudah bayar pajak mahal tapi kok belum bisa merasakan benar-benar benefitnya. Misalnya, jalan macet terus, tidak diperbolehkan masuk tol," kata Sahat.

Baca juga: Ribuan Pemilik Moge Masih Menunggak Pajak, Simak Lagi Tarif PPnBM

Sahat menambahkan, itu bisa dibilang harapan, tapi tentunya ada perdebatan di situ. Sebab, jalan tol bukan hanya masalah kapasitas mesin semata.

"Tapi sebagai diler, kita mendukung pemungutan pajak kendaraan, memang harus dibayar. Tapi balik lagi, pemerintah juga harus mengiringinya dengan perbaikan-perbaikan yang diperlukan teman-teman," ujar Sahat.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X