Alasan Kenapa Kendaraan Listrik Perlu Diberi Tanda Khusus

Kompas.com - 01/11/2019, 07:12 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) memimpin konvoi di Festival Jakarta Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara. KOMPAS.com/M ZAENUDDINGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) memimpin konvoi di Festival Jakarta Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain kepolisian, Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) juga turut mengelontorkan usulan agar kendaraan bermotor listrik ( KBL) diberikan ciri atau tanda khusus.

Salah satunya dengan membedakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, hal ini dilakukan karena terkait adanya insentif non-fiskal yang diberikan di daerah-daerah nantinya.

"Jadi selain untuk memberikan ciri juga lebih untuk mendorong pertumbuhannya nanti. Karena adanya insentif non-fiskal yang diberikan oleh pemerintah daerah, baiknya dibedakan dari kendaraan reguler yang ada saat ini," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Pelat Nomor Khusus Kendaraan Listrik Diputuskan Sebentar Lagi

Lebih lanjut Budi menjelaskan, sistem seperti ini sebenarnya turut mengadopsi dari beberapa negara lain. Sementara untuk bentuk perbedaannya bisa dilakukan dengan beragam cara.

Budi melanjutkan, mulai dari memberikan warna pelat nomor yang berbeda, pemberian nomor seri khusus, atau pun menambahkan angka pada pelat nomor kendaraan listrik. Dari yang reguler hanya empat, menjadi lima.

Mobil Listrik Mitsubishi di Uji di SumbaKOMPAS.com / Azwar Ferdian Mobil Listrik Mitsubishi di Uji di Sumba

"Dengan dibedakan akan lebih mudah mencirikan, contoh kalau didaerah nanti ada kebijakan non-fiskal bila motor atau mobil listrik bebas parkir, atau ada jalur khusus, jadi petugas di lapangan akan lebih cepat mengetahui kalau itu kendaraan listrik," ucap Budi.

Budi menjelaskan sampai saat ini memang belum ada keputusan pasti soal usulan tersebut. Pihak kepolisian dan beberapa instansi kementerian lain nantinya akan kembali melakukan diskusi.

Baca juga: Anies Akan Gratiskan BBN-KB, Harga Mobil Listrik BMW Bisa Lebih Murah

Sedangkan untuk keputusannya, menurut Budi akan lebih tepat langsung dari Polri. Sebab, bila demikian, maka tak perlu lagi adanya proses panjang seperti birokrasi dan lainnya.

Pengemudi melakukan pengisian daya listrik pada armada taksi E-Bluebird di Mampang, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Bluebird saat ini telah mengoperasikan armada taksi listriknya sebanyak 25 unit E-Bluebird dan 5 unit E-Silverbird. Pengoperasian ini merupakan upaya perusahaan untuk melakukan inovasi dengan merespons perkembangan teknologi kendaraan listrik sebagai armadanya.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pengemudi melakukan pengisian daya listrik pada armada taksi E-Bluebird di Mampang, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Bluebird saat ini telah mengoperasikan armada taksi listriknya sebanyak 25 unit E-Bluebird dan 5 unit E-Silverbird. Pengoperasian ini merupakan upaya perusahaan untuk melakukan inovasi dengan merespons perkembangan teknologi kendaraan listrik sebagai armadanya.

"Kalau bisa keluar dari Kapolri justru akan lebih cepat, urusan izin dan pelat nomor ini kan memang lebih ke sana keputusannya. Jadi masing-masing instansi haru bersinergi untuk akselerasi percapatan kendaraan listrik ini," ujar Budi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X