Kompas.com - 23/08/2019, 18:25 WIB
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk meningkatkan sosialisasi mengenai kendaraan listrik di Tanah Air, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengambil langkah dengan memulainya pada transportasi umum. Hal ini juga berguna untuk menekan polusi udara.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi, setelah melakukan kajian terhadap bus kota berbahan bakar solar, pihaknya mendapatkan jumla gas buang yang dihasilkan cukup tinggi, begitu juga untuk mobil pribadi.

"Kita melakukan kajian, untuk satu bus disel yang dioperasikan sampai sekarang kira-kira mencapai 2.250 km dengan konsumsi solar 125 liter per hari, ini setara dengan 325 kg CO2 yang dihasilkan. Untuk ini kita akan buat beberapa peraturan, salah satunya mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum berbasis listrik," ujar Budi dalam diskusi Teraskita di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Mau Ada yang Produksi Angkot Listrik

Budi menjelaskan untuk hal ini, Kemenhub akan membuat road map mengenai regulasi bus listrik sebagai transportasi umum yanag akan dioperasikan di kota-kota besar.

Bus listrik ramah lingkungan yang akan diuji coba PT Transjakarta. Foto diambil Kamis (21/3/2019)KOMPAS.com/Ryana Aryadita Bus listrik ramah lingkungan yang akan diuji coba PT Transjakarta. Foto diambil Kamis (21/3/2019)

Untuk saat ini sendiri, di Jakarta sudah ada beberapa operator yang mulai mengarah ke sana, seperti Transjakarta dan sebentar lagi akan disusul oleh Damri.

Selain itu, Budi juga mengatakan akan mendorong setiap pemerintah daerah dalam hal ini setingkat gubernur, untuk membuat peraturan khusus yang berpihak pada penggunaan kendaraan listrik. Termasuk soal tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) angkutan umum listrik.

"Ini termasuk dari bebas biaya uji kir untuk angkutan umum atau transportasi umum yang berbasis menggunakan tenaga listrik. Namun untuk masalah pendaftaran kendaraan bermotor memang sampai saat ini masih belum karena dari Kementerian Dalam Negeri belum bisa menghitung pajak yang akan dikenakan," ucap Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.