Nissan Indonesia Akui Ada Pemangkasan Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Nissan motor Co sedang mengalami keterpurukan dalam bisnis otomotif di pasar otomotif global. Akibat dari kerugian tersebut, dikabarkan pabrikan asal Jepang ini berencana menghentikan 12.500 karyawannya yang ada di seluruh dunia.

Pengurangan 12.500 karyawan secara global akan dilakukan hingga Maret 2023 mendatang. Jumlah tersebut setara dengan sembilan persen dari total keseluruhan pekerja Nissan yang juga akan berdampak pada pemangkasan kapasitas produksi sebesar 10 persen.

CEO Nissan Motor Hiroto Saikawa, menjelaskan, dampak dari pemangkasan karyawan yang jumlahnya lebih besar dari Mei lalu akan berpengaruh pada 14 fasilitas produksinya. Salah satunya di Indonesia yang memproduksi mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) Datsun.

Baca juga: Mobil Listrik Terlaris Nissan Dijual pada 2020 di Indonesia

"Kami menargetkan lokasi di mana kami melakukan investasi untuk memproduksi mobil kompak berdasarkan rencana Power 88," ucap Saikawa yang dikutip dari Reuters.com, Selasa (30/7/2019).

Sekadar informasi, Power 88 sendiri merupakan perencanaan global Nissan yang diluncurkan pada 2011 lalu untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan dengan meluaskan jajaran produknya untuk meraih delapan persen pangsa pasar global. Ketika itu pucuk pimpinan masih dipelopori oleh Carlos Ghosn.

All New Nissan Livina di Telkomsel IIMS 2019

Melansir dari dari Npr.org, setidaknya ada 1.420 karyawan Nissan yang akan dihentikan dari pabriknya yang berada di Amerika Serikat hingga 2020 mendatang. Proses pemangkasan ini pun sudah dilakukan dari Maret lalu yang dimulai dengan menghentikan 381 pekerja kontraknya.

Pada tahun 2020 mendatang Nissan berharap bisa melakukan PHK terhadap 6.400 pekerja di tujuh negara. Setelah itu selama tahun fiskal 2020-2022, diharapkan 6.100 pekerja lainnya yang berada di seluruh dunia juga bisa ikut dipangkas.

Nissan Indonesia

Terkait kabar PHK, Presiden Direktur PT Nissan Motor Indonesia (NMI) Isao Sekiguchi, juga ikut angkat bicara dan membenarkan informasi tersebut. Sayangnya Sekiguchi enggan berkomentar lebih banyak, terutama soal nasib karyawannya di Tanah Air.

Baca juga: SUV Terbaru Nissan X-Trail Dibanderol Rp 530 Juta

Sekiguchi hanya mengatakan semua informasi yang sebelumnya sudah dibeberkan oleh Saikawa adalah benar adanya. Nissan akan mengambil langkah menghentikan atau mengurangi kapasitas produksi pada delapan lokasi selama periode 2020 hingga 2021.

Aditya Maulana/Kompas.com Nissan X-Trail terbaru meluncur di GIIAS 2019

"Sebagai bagian dari upaya kami untuk memperbaiki operasi dan efisiensi investasi, kami mengambil tindakan untuk menghentikan atau mengurangi kapasitas di lini produksi di delapan lokasi," tulis pernyataan Sekiguchi yang diterima Kompas.com, Selasa (30/7/2019).

"Dari FY20-FY21 kami akan menghentikan atau mengurangi kapasitas, di lini atau pabrik di enam lokasi. Total pengurangan jumlah karyawan akan menjadi sekitar 12.500 orang, tidak ada detail spesifik yang dapat dibagikan saat ini," kata dia.

Diler MPM

Akhir tahun lalu, salah satu jaringan diler terbesar Nissan di Indonesia, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) melalui PT MPM Auto, memastikan mundur dari posisinya. Perseroan, mendatangani perjanjian pelepasan dan penyelesaian bersama dengan PT Nissan Motor Distribusi Indonesia, 5 November 2018.

Dalam perjanjian itu, adalah untuk mengakhiri diler penjualan dan service agreement, tertanggal 23 Agustus 2013 dan perjanjian diler Datsun tertanggal 13 Mei 2014. Artinya, MPMAuto mundur secara resmi sebagai diler resmi Nissan dan Datsun di Indonesia.

"MPM Auto tidak lagi menjadi salah satu diler resmi atas penjualan retail produk kendaraan bermotor merk Nissan dan Datsun, dan pemberian jasa servis atau layanan purna jual dari produk kendaraan bermotor roda empat mobil merk Nissan dan Datsun," ujar F Bernadeth Conny, Sekretaris Perusahaan MPMX dalam keterbukaan informasi, Rabu (7/11/2019).

Bernadeth Conny mengatakan, tidak ada dampak yang material atas kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perusahaan.