Perpanjangan Ganjil-Genap, Mempertanyakan Keseriusan ERP

Kompas.com - 05/01/2019, 08:22 WIB
Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya memberhentikan mobil berpelat nomor genap yang memasuki Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (1/8/2018). Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APetugas Ditlantas Polda Metro Jaya memberhentikan mobil berpelat nomor genap yang memasuki Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (1/8/2018). Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap.
Penulis Stanly Ravel
|

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperpanjang aturan pembatasan mobil pribadi melalui sistem ganjil-genap di 2019. Aturan ini pun disambut baik beberapa stakeholder guna menekan volume kendaraan di Ibu Kota.

Meski demikian, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas, menilai harusnya pembatasan kendaraan pribadi diterapkan secara permanen melalui sistem electronic road pricing ( ERP) bukan lagi sistem ganjil-genap.

"Belum ada tanda pembatasan kendaraan secara permanen. Lelang ERP yang ditargetkan selesai Oktober 2018, sampai sekarang belum ada tanda-tanda pengumuman dan saya meragukan apakah panitia lelang akan berani mengambil keputusan menentukan pemenang lelang calon pengelola ERP," ucap Darma kepada Kompas.com, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Catat, 27 Segmen Jalan yang Bebas Ganjil-Genap di Jakarta

Menurut Darma, bila panitia lelang tidak berani memutuskan pemenangnya, maka ERP tidak akan terimplementasikan. Artinya, kata dia, Jakarta tidak memiliki solusi alternatif mengenai pengaturan lalu lintas, utamanya pembatasan pengguna mobil pribadi secara permanen.

Darma menilai wacana ERP sudah dibicarakan sejak Pemprov menyusun Pola Transportasi Makro (PTM) pada 2003 silam. Namun seiring perjalanan waktu hingga saat ini pun tidak ada kelanjutannya.

Gerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).KOMPAS.COM/ADYSTA PRAVITRARESTU Gerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).
Tidak hanya itu, keputusan untuk menerapkan pembatasan kendaraan pribadi secara permanen harusnya tidak perlu lagi ditunda, mengingat layanan angkutan umum di Jakarta sudah semakin baik dan mendekati standar pelayanan minimum.

Baca juga: BPTJ Usul Ganjil-Genap Diperpanjang Sampai Ada ERP

"Baik untuk KRL maupun Transjakarta serta angkutan pengumpan sudah mendekati standar pelayanan minimum. Harusnya tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk enggan menggunakan angkutan umum. Kondisi bisa didorong bila regulasi permanen pembatasan mobil secara permanen sudah berlaku," kata Dharma yang juga mengetuai Institut Studi Transportasi (INSTRAN).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X