"Pekerjaan Rumah" Pemerintah untuk Kembangkan Industri Otomotif

Bogor, KompasOtomotif – Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif Tanah Air. Namun, meski beberpa kebijakan sudah keluar, seperti Kendaraan Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2), serta kebijakan insentif fiskal (tax holiday, tax allowance, hingga Bea Masuk Penanaman Modal, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah/BMDTP), iklimnya belum juga membaik.

Padahal, seperti yang dikatakan Edy Putra, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Menko Perekonomian , pertumbuhan industri otomotif, jadi satu indikator dari perkembangan ekonomi Indonesia.  Salah satunya karena industri yang ada, akan  menyerap banyak pekerja.

“Kami menyadari masih ada beberapa pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dibenahi. Tentu tujuannya untuk bisa memajukan industri otomotif di sini, yang akan menarik banyak investor,” ujar Edy, Selasa (25/5/2016).

Edy melanjutkan, pekerjaan rumah pertama, yang tentu banyak jadi perbincangan yaitu pajak barang mewah. Pada poin ini, Edy tidak banyak berkomentar. Dirinya juga tidak memberitahu apakan akan ada revisi atau tidak ke depannya.

Kedua, lanjut Edy, masalah yang harus segera diselesaikan yaitu mengenai standar emisi dari Euro II ke Euro IV. Ini akan membuat para produsen kendaraan bisa mengefisiensi  proses dan biaya produksi.

“Saat ini produsen memiliki dua lini produksi, untuk ekspor dan pasar domestik, dengan regulasi emisi yang sudah di Euro IV, tentu hanya akan butuh satu jalur produksi. Ini tentu akan mendorong ekspor produk semakin tumbuh,” ujar Edy.

Edy menambahkan, yang ketiga yaitu revisi dan evaluasi terkait dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) akan komponen otomotif. “Standar SNI kita haru diseterakan dengan standar internasional, seperti salah satunya, United Nation Economic Commission for Europe (UNECE),” ujar Edy.

“Ke depannya komponen yang masuk, khususnya dari Eropa sudah tidak perlu lagi dipreteli dan di cap SNI. Ini birokrasinya berat, dan ke depannya diharapkan bisa diperbaiki,” ujar Edy.

Terkahir, kata Edy, pekerjaan rumah pemerintah yaitu bagaimana membuka pasar domestik , untuk ikut alur bisnis di ASEAN maupun global. Kemudian menyediakan insentif bagi investor yang membuka pabrik baru di Indonesia.