Bus Transjakarta Semakin Buruk

Pengamanan dan sterilisasi jalur bus transjakarta juga tidak pernah direncanakan dengan sungguh-sungguh sejak awal. Kepolisian dan Dinas Perhubungan sering berbeda kebijakan mengenai sterilisasi jalur saat menghadapi kemacetan parah.

Dinas Perhubungan tetap berusaha mengatur agar jalur tetap steril. Namun, kepolisian justru mengizinkan kendaraan pribadi masuk ke jalur bus khusus itu karena memiliki kewenangan untuk diskresi atau hak menyimpang dari ketentuan yang diizinkan. Tidak ada langkah sistematis dan terencana dari semua unsur untuk sterilisasi jalur bus transjakarta, padahal sterilisasi jalur adalah kunci peningkatan pelayanan.

”Jika perlu, Pemprov DKI menganggarkan sejumlah dana untuk membiayai sterilisasi jalur. Di Bogota, pemerintah setempat menggunakan tentara untuk sterilisasi jalur bus,” katanya menjelaskan.

Darmantoro dari Urban Transport Forum mengatakan, perencanaan yang buruk juga terlihat dari penggunaan pola manual untuk sistem tiket. Meskipun sangat rawan kebocoran, pemerintah tidak kunjung menggantinya dengan sistem elektronik.

Dampaknya, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan dana lebih dari Rp 100 miliar untuk subsidi operasional bus transjakarta. Subsidi yang besar membuat anggaran penambahan bus hampir tidak pernah tersedia sebelum tahun 2010. (ECA/NDY)