Bus Transjakarta Semakin Buruk

Jakarta, Kompas - Sebagai satu-satunya angkutan massal di dalam kota Jakarta, bus transjakarta belum mampu meyakinkan warga untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Buruknya perencanaan operasional sejak awal membuat layanan semakin buruk dari tahun ke tahun.

Layanan bus transjakarta di Koridor VI Ragunan-Dukuh Atas merupakan contoh yang semakin buruk dari tahun ke tahun. Angkutan massal yang semula prima pada tahun pertama kini justru mengecewakan saat penumpang bertambah.

Pada tahun pertama, kedatangan bus pada jam sibuk masih dapat mencapai lima menit sekali. Kini, pada jam kerja, kedatangan bus mundur menjadi 10 menit sampai 15 menit sekali.

Lamanya jarak kedatangan antarbus disebabkan oleh makin macetnya jalur khusus bus karena banyaknya penerobosan kendaraan pribadi.

Waktu tunggu penumpang juga meningkat dari 15 menit menjadi satu sampai dua jam. Banyaknya penumpang yang mengantre di dalam halte membuat mereka tidak dapat langsung masuk ketika bus datang.

”Pelayanan sekarang jauh beda dengan dulu. Setahun pada tahun pertama beroperasi, bus transjakarta enak sekali. Sekarang jadwal kedatangan tidak jelas. Penumpang seperti dibiarkan menunggu di shelter,” tutur, Hasan (21), calon penumpang transjakarta dari Halte Jatipadang menuju Dukuh Atas.

Semakin buruk

Pengamat transportasi Universitas Trisakti, Trisbiantara, Minggu (21/3) di Jakarta Pusat, mengatakan, layanan bus transjakarta semakin lama semakin buruk karena tidak ada kesepakatan antara regulator dan operator mengenai standar pelayanan sejak pertama kali dioperasikan. Angkutan massal bernilai ratusan miliar rupiah ini dioperasikan dengan pola manual seperti angkutan umum.

Pemberangkatan bus dari terminal induk tidak dilakukan secara disiplin dengan pola waktu yang konsisten. Dampaknya, dalam satu waktu banyak bus

yang datang beriring-iringan, tetapi dalam waktu yang lain bus tidak melintas sampai setengah jam atau lebih.

Pengamanan dan sterilisasi jalur bus transjakarta juga tidak pernah direncanakan dengan sungguh-sungguh sejak awal. Kepolisian dan Dinas Perhubungan sering berbeda kebijakan mengenai sterilisasi jalur saat menghadapi kemacetan parah.

Dinas Perhubungan tetap berusaha mengatur agar jalur tetap steril. Namun, kepolisian justru mengizinkan kendaraan pribadi masuk ke jalur bus khusus itu karena memiliki kewenangan untuk diskresi atau hak menyimpang dari ketentuan yang diizinkan. Tidak ada langkah sistematis dan terencana dari semua unsur untuk sterilisasi jalur bus transjakarta, padahal sterilisasi jalur adalah kunci peningkatan pelayanan.

”Jika perlu, Pemprov DKI menganggarkan sejumlah dana untuk membiayai sterilisasi jalur. Di Bogota, pemerintah setempat menggunakan tentara untuk sterilisasi jalur bus,” katanya menjelaskan.

Darmantoro dari Urban Transport Forum mengatakan, perencanaan yang buruk juga terlihat dari penggunaan pola manual untuk sistem tiket. Meskipun sangat rawan kebocoran, pemerintah tidak kunjung menggantinya dengan sistem elektronik.

Dampaknya, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan dana lebih dari Rp 100 miliar untuk subsidi operasional bus transjakarta. Subsidi yang besar membuat anggaran penambahan bus hampir tidak pernah tersedia sebelum tahun 2010. (ECA/NDY)