Kisah Artip, Menagih Utang Negara...

LIMA PULUH tahun sudah seorang saudagar ikan asin dan kerbau menunggu uang yang dipinjamkannya kepada negara. Bahkan hingga meninggal tahun 2001 lalu, negara belum juga mengembalikan uang sang saudagar. Kini, anak-cucunya berjuang mengambil kembali hak sang saudagar lewat meja hijau.

Saudagar itu bernama Artip, asli Desa Guradog, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Tahun 1946 lalu, seorang mantri, sebutan untuk pegawai bank dan pemungut pajak pemerintahan Presiden Soekarno, datang ke rumah sang saudagar yang berada di lereng perbukitan Lebak.

Kala itu, negara sedang mengalami krisis keuangan. Maklum, baru satu tahun merdeka. Mantri itu datang untuk menyampaikan pesan pemerintah, meminta masyarakat yang memiliki uang berlebih untuk "menyimpan" uangnya pada negara. Besaran uang yang disimpan disesuaikan dengan kemampuan. 

Merasa wajib membantu negara, Artip pun menitipkan uangnya kepada Mantri. Tiga kali dia menyerahkan uang Rp 100, sehingga total uang yang disetor sebesar Rp 300. 

Bukti penyerahan uang diberikan dalam bentuk surat utang. Saudagar itupun menerima tiga lembar surat utang dengan nilai masing-masing Rp 100, dan dijanjikan akan memperoleh bunga 4 persen per tahun.

Artip menjadi satu-satunya warga Guradog yang meminjamkan uangnya kepada negara. Sebab, ia memang lahir dari keluarga terpandang, keluarga seorang demang, dan kebetulan ia juga lihai berbisnis.

Semasa hidupnya, Artip sudah berjualan hasil bumi, bahan kebutuhan pokok, bahkan hewan ternak seperti kerbau. Ia memiliki 10 tukang pikul yang siap berkeliling menjajakan ikan asin dagangannya. Tak jarang pula mereka diajak berjualan hasil bumi sampai ke Betawi dengan berjalan kaki.

Bahkan hingga akhir hayatnya Artip masih memasok kayu arang ke Jakarta. "Kenalan Bapak di Jakarta banyak, kebanyakan orang-orang China yang punya usaha. Terakhir sebelum meninggal, dia yang masok arang ke Jakarta," ujar Omo Sumarmo, anak keempat Artip yang kini melanjutkan bisnis jual-beli arang.

Artip juga sempat menjabat sebagai Jaro, sebutan warga Lebak untuk kepala desa. Sayangnya, sang anak tidak ingat lagi tahun berapa ayahnya menjadi kepala desa.

Menagih

Bagi Artip, uang Rp 300 itu sangatlah berarti. Masa itu uang Rp 300 bisa untuk membeli 150 gram emas, atau sejumlah kerbau.

Tahun 1975, ia pernah mendatangi kantor Bank Nasional Indonesia (BNI) 1946 di Jakarta. Ia bermaksud mengambil uangnya kembali. "Waktu itu Bapak cuma dikasih uang Rp 5.000 oleh petugas bank. Katanya buat ongkos pulang," kata Omo.

Petugas bank mengatakan jika surat utang itu sudah kedaluwarsa, dan tidak bisa dicairkan. Sejak saat itu, Artip selalu bercerita kepada kelima anaknya tentang riwayat utang negara kepadanya. Ia meminta anak-anaknya untuk mengambil kembali hak mereka pada negara.

"Kata Bapak begini, 'kamu kalau utang ke bank dan enggak dibayar, rumah bisa disita. Masa uang Bapak di negara enggak bisa diambil'," lanjut Omo saat ditemui di rumahnya.

Hingga meninggal pada usia 102 tahun pada 2001 lalu, utang itu tak kunjung dibayar. Karena itulah kelima anaknya bersepakat untuk berjuang mengambil kembali uang sang ayah. Kalau perlu lewat jalur hukum,

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, anak-anak Artip sempat mengirimkan surat ke Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, untuk menanyakan perihal piutang sang ayah. Namun jawabannya, surat utang yang puluhan tahun disimpan keluarga Artip itu sudah kadaluarsa.

Keluarga itu juga pernah mendatangi seorang pengacara yang berkantor di bilangan Cijantung, Jakarta Timur untuk mengurus pencairan surat utang itu. "Di sana malah surat utangnya diminta, dan kami akan diberi uang Rp 5 juta," kata Omo.

Kegagalan sempat membuat keluarga saudagar kerbau itu patah semangat, hingga akhirnya tahun lalu mereka bertemu dengan seorang pengacara dari Malang. Bersama dengan pengacara itu, keluarga Artip kembali berupaya mengambil "harta" keluarga.

Mereka menggugat pemerintah untuk mengganti tiga lembar surat pinjaman negara RI sebesar Rp 300 itu dengan uang senilai Rp 1,18 miliar. Nilai tersebut dihitung berdasarkan harga emas saat ini, ditambah akumulasi bunga 4 persen per bulan selama 62 tahun.

Dengan ditambah perhitungan kerugian immateriil yang diderita keluarga, mereka menggugat pemerintah mengganti utang itu dengan uang senilai Rp 11 miliar. Hingga hari ini, sidang gugatan utang negara itu sudah empat kali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keluarga pasrah dengan hasil di pengadilan nanti. Mereka akan bersyukur jika gugatan dikabulkan, sekaligus menerima jika gugatan tak dikabulkan. Karena yang terpenting, kata Omo, mereka sudah menjalankan wasiat sang ayah untuk menagih utang negara.