Klarifikasi Kemenperin Soal Mobil Rakyat di Bawah Rp 250 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) kembali memberikan penjelasan mengenai wacana program mobil rakyat dengan harga Rp 250 juta ke bawah untuk pasar dalam negeri.

Diungkapkan Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, rencana tersebut sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.

Caranya, dengan membebaskan mobil dengan kategori tertentu dari beban Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), yang selanjutnya disebut sebagai mobil rakyat.

"Melengkapi pernyataan pak Menteri Perindustrian (Menperin) tadi pagi soal mobil rakyat, itu berkaitan dengan program PPnBM DTP, yang mana didalamnya terdapat beberapa produk yang mendapat keringanan perpajakan," kata Febri dalam diskusi daring, Jumat (8/3/2024).

"Sehingga mobil terakit sudah jadi barang umum (karena laris). Jadi seharusnya menurut kami tidak lagi menjadi barang mewah dan terkena (tarif) PPnBM," lanjut dia.

Oleh karena itu, lebih jauh Kemenperin mengusulkan supaya mobil yang sudah jadi barang umum khususnya berharga Rp 250 juta ke bawah, tidak lagi dikenakan beban PPnBM.

Febri menilai melalui langkah strategis ini bisa meningkatkan rasio kepemilikan mobil nasional dan membuat penyerapan komponen lokal dari industri otomotif semakin tinggi.

Selain itu, pembebasan PPnBM pada beberapa jenis kendaraan dimaksud juga diharapkan dapat meningkatkan utilitas pabrik dan memperkuat struktur industri otomotif, yang bisa diukur melalui Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

"Kita ingin masyarakat bisa memiliki mobil yang baik, sehingga pada waktu itu, kita mendorong program PPnBM DTP," kata Febri.

"Untuk kriteria mobil rakyat yang pernah disampaikan Pak Menteri ialah mobil yang di bawah harga Rp 250 juta dengan TKDN 80 persen, tidak dikategorikan lagi sebagai barang mewah. Sehingga tidak terkena PPnBM," lanjut dia.

Adapun upaya tersebut kini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian dan instansi terkait.

"Kami sebenarnya sudah memberikan usulan pada akhir 2021 lalu ke Kemenkeu. Namun saat ini belum ada perkembangan. Kami kini masih dalam posisi menunggu," tutup Febri.