Wacana Pajak Motor Naik, Suzuki Sebut Angsuran Bisa Lebih Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana kenaikan pajak kendaraan termasuk sepeda motor, rupanya bisa berdampak ke berbagai hal.

Dari sisi penjualan, meningkatnya pajak memang tidak langsung berdampak ke permintaan, tapi bisa memengaruhi struktur pembiayaan motor.

“Setelah pajak naik, harganya pasti naik,” ujar Teuku Agha, 2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), kepada Kompas.com (19/1/2024).

“Habis itu misalnya orang beli secara kredit, angsuran akan naik. Berarti untuk orang memiliki kendaraan bermotor jadi tidak semakin mudah,” kata dia.

Sebagai informasi, saat ini ada beberapa pajak yang wajib dibayarkan oleh konsumen motor baru.

Misalnya untuk biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Jakarta ditetapkan sebesar 12,5 persen dari harga jual untuk kendaraan baru.

Sedangkan untuk tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 2 persen, yang berasal dari harga jual untuk kepemilikan pertama.

“Pajak motor itu 10 sampai 12,5 persen, jadi masing-masing provinsi berbeda-beda,” kata Agha.

Agha juga mengatakan, kenaikan pajak motor belum tentu berdampak pada menurunnya permintaan. Sebab masyarakat pada dasarnya masih butuh motor ICE (Internal Combustion Engine).

“Kalau ini tergantung masing-masing pabrikan, karena mereka punya strategi sendiri. Yang kuat akan tetap berjalan sih,” ucap Agha.

“Penggunaan motor ini kan bukan hanya sekitar keliling kota saja, ada juga yang menggunakan motor buat antarkota. Jalannya pun tidak lurus-lurus saja, ada banyak pertimbangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah berencana untuk menaikkan pajak sepeda motor konvensional atau berbasis bensin.

Menurut Luhut, rencana ini dilakukan demi mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik sebagai upaya menekan polusi udara.

"Kita juga tadi rapat, berfikir sedang menyiapkan menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non listrik," kata dia, Kamis (18/1/2024).

Luhut belum merinci kapan ketentuan itu direalisasikan. Jenis pajak yang hendak direvisi pun belum dirincikan.

Tetapi tujuannya, supaya pajak itu akan dialokasikan untuk subsidi transportasi publik seperti LRT maupun kereta api cepat.