Regulasi Net Zero Emission di Indonesia Masih Terombang-ambing

Bahkan beberapa produsen kendaraan juga sudah memasarkan produk kendaraan berbasis listrik untuk mendukung program transisi energi.

Eddie Widiono, Founder Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) mengatakan, namun sayangnya saat ini Indonesia terlalu lama untuk ribut apakah perlu transisi energi atau tidak. Hal tersebut lantaran belum ada tolak ukur yang tepat dari pemerintah.

“Jadi memang pemerintah saat ini menyangkut masalah transisi energi harus menciptakan tolak ukur. Sehingga langkah untuk membuat transisi energi ini punya tujuan, maka harus membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Eddie di sela-sela acara press conference IEE series 2023, Rabu (23/8/2023).

Menurut Eddie kondisi politik Indonesia selalu berada di tengah atau netral. Sehingga dalam membuat kebijakan kerap terombang-ambing. Apabila punya tolok ukur, maka bisa menentukan jumlah kendaraan listrik yang di produksi secara tepat dan aman untuk lingkungan. 

Namun, elektrifikasi di sektor transportasi menjadi hal yang penting berkaitan dengan dua hal yaitu perekonomian (import) dan sehat untuk lingkungan.

Sementara itu, untuk menciptakan lingkungan yang sehat tidak hanya sekedar mengganti kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Sebab, menurut Eddie faktor lainnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara juga harus dipensiunkan dan diganti menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Kita harus pensiunkan dini PLTU, tapi karena kita takut pensiunkan PLTU terus kita tidak mau bangun PLTS. Ini sebenarnya dua hal yang harus berjalan bersamaan dengan kecepatan yang berbeda. Yang penting kita capai Net Zero Emission pada 2060,” kata Eddie.