Tiru Thailand-Vietnam, Skema Baru Insentif Kendaraan Listrik Mau Diselesaikan Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia perlu untuk meniru Thailand dan Vietnam dalam penetapan insentif kendaraan listrik.

Hal tersebut supaya penerapan kebijakan guna mendorong penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air itu bisa mudah diserap masyarakat, seraya berlaku lebih luas.

"Saya pikir insentif akan diselesaikan besok di rapat Kabinet. Tetapi pada dasarnya kami membuatnya lebih sederhana," kata dia dalam acara Nickel Conference 2023, Selasa (25/7/2023).

"Kami punya bahan bakunya sehingga membuat harga (kendaraan listrik) jadi lebih murah. Kami sudah melaporkan ke Presiden dan Presiden sudah memberi arahan-arahan dari awal untuk melakukan banchmark seperti Thailand, Vietnam, ataupun negara lain," lanjut Luhut.

Walaupun diperbolehkan untuk mencontoh kebijakan insentif kendaraan listrik di negara lain, ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meminta agar disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

"Jadi besok, mudah-mudahan update ini kita dapat persetujuan dari Presiden maka kita bisa melakukannya," kata Luhut.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengevaluasi kembali kebijakan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), terkhusus pada roda dua.

Hal ini lantaran masih minimnya peminat terhadap motor ramah lingkungan terkait. Padahal besaran insentif yang diberikan cukup besar yaitu Rp 7 juta untuk setiap pembelian.

"Kita mau ratas besok (soal insentif motor listrik), jadi mau finalkan," ujar Luhut di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut salah satu penghambat laju penyerpan insentif motor listrik karena syarat yang terlalu ketat.

Syarat ini meliputi penerima subsidi listrik 450-900 VA, usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan bantuan subsidi upah.

Oleh karenanya, seluruh pihak terkait dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi supaya harapan dari hadirnya insentif pembelian kendaraan listrik bisa tercapai.

"Keinginan pemerintah untuk memberikan 200 ribu subsidi sepeda motor ini agar segera terserap, ternyata masih mengalami hambatan. Apakah karena ribetnya orang mengurus, sosialisasinya masih kurang, dan seterusnya, sehingga daya beli masih rendah," kata Moeldoko.