Teknologi Hidrogen untuk Sektor Transportasi Harus Dimulai Sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai upaya penerapan dekarbonisasi dan kemajuan teknologi di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kajian mengeni peta jalan strategi nasional hidrogen.

Pasalnya, pemanfaatan dan teknologi tersebut membutuhkan waktu terkhusus pada sektor transportasi. Sehingga supaya tidak tertinggal, Indonesia harus memulai masuk ke sana secepatnya.

"BRIN telah mengidentifikasi kebutuhan hidrogen sampai 2060 mendatang. Hal yang paling kita tekankan pada roadmap ini adalah perlunya ekosistem yang mendukung implementasi hidrogen di Indonesia," kata Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN Eniya Listiani Dewi, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Dia mengatakan, roadmap ini memaparkan peta jalan energi hidrogen yang terbagi menjadi tiga segmen, yaitu pilot project, pengembangan dan introduksi ke pasar (market introduction), penetrasi pasar, serta efeknya terhadap nilai tambah ekonomi.

"Kedepan, ekonomi kita akan tertopang bukan hanya dari minyak, namun juga hidrogen. Karena hidrogen bisa dipakai di berbagai sektor, dari pembangkit listrik, industri terutama industri petrokimia, perumahan, hingga transportasi," kata Eniya.

Lebih khusus, dirinya menyatakansalah satu sektor potensial dari pemanfaatan hidrogen adalah sektor pembangkit listrik, kemudian sektor transportasi, dan rumah tangga.

"Di Jepang saja, perlu waktu 10 hingga 20 tahun untuk masyarakat memahami hidrogen. Jadi, di Indonesia, harus kita mulai dari sekarang," katanya.

Dengan soft launching ini, lanjut Eniya, akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap roadmap sesuai kebutuhan industri.

Dari Kementerian ESDM, menurutnya perlu membuat strategi hidrogen nasional yang juga mencakup tidak hanya potensi hidrogen, tapi juga rantai produksi, distribusi, hingga pemanfaatan hidrogen di Indonesia.

Menurutnya, sudah banyak industri yang tertarik berinvestasi di Indonesia, namun mempertanyakan komitmen pemerintah.

"Pertemuan ini menjadi trigger untuk mendeklarasikan komitmen berbagai pihak untuk membangun ekosistem hidrogen," ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya membeberkan sudah ada 20 project dari industri yang melaksanakan pra-feasibility study teknologi hidrogen, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumba, NTT, hingga Papua.

"Namun saat akan feasibility study, mereka (industri) menanyakan, apakah ada roadmap-nya? Komitmennya? Ini yang perlu kita mulai dari sekarang," tegasnya.

Eniya tidak menampik, untuk mewujudkan pemanfaaatan energi hidrogen memerlukan waktu. Pertama adalah komitmen dari pemerintah, dengan adanya peta jalan. Kemudian diperlukan regulasi, standar yang jelas, termasuk mekanisme insentif.

Jika harus memulai pemanfaatan hidrogen, yang paling potensial adalah dari sektor industri. Yaitu dengan memproduksi green hydrogen, walaupun masih skala kecil karena harganya masih relatif tinggi.

"Saya yakin titik balik (turning point) harga akan turun pada 2030, namun tidak mungkin kita menunggu untuk memulai memanfaatkan hidrogen sampai 2030, bisa-bisa kita menjadi negara yang tertinggal lagi," kata dia.