Dikritik DPR Soal Subdisi Kendaraan Listrik, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemberian subsidi terhadap pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai upaya meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Pasalnya, saat ini banyak negara yang tengah mendorong penciptaan ekosistem industri kendaraan listrik melalui berbagai instrumen, termasuk subsidi. Apabila Indonesia terlambat, bisa-bisa hanya akan jadi penonton saja.

Indonesia memiliki modal yang cukup banyak mulai dari bahan baku atas baterai sebagai komponen terpenting pada kendaraan listrik, jumlah penduduk, dan lainnya.

Adapun negara-negara yang telah memberikan dukungan untuk meningkatkan industri kendaraan listrik, Amerika Serikat (AS), Eropa, China, Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

"Dukungan untuk pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan oleh di banyak negara bahkan AS, Eropa seperti Jerman, dan negara-negara seperti Inggris, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita di Asia, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia," kata dia.

"Semuanya secara masif melakukan formulasi kebijakan sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem industri KLBB ini," tambahnya.

Sementara itu, Sri Mulyani juga menyebutkan, produsen kendaraan bermotor di banyak negara telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100 persen mobil listrik di tahun 2035-2040.

"Jadi, mobil listrik menjadi tren keniscayaan," lanjutnya.

Mengenai insentif atau subsidi yang dikeluarkan pemerintah RI untuk kendaraan listrik, juga sebagai upaya menarik investor untuk datang ke Indonesia.

Pasalnya hal itu dapat menjadi pertimbangan investor karena bisa menimbang seberapa kuat potensi industri kendaraan listrik nasional.

"Oleh karena itu instrumen fiskal akan terus menjadi instrumen di dalam menjaga strategis Indonesia pada kancah persaingan yang sangat sengit. Kita tidak boleh kalah seperti yang terjadi pada industri cip dan elektronik di tahun 80-90an," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik terkait kebijakan pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik yang resmi dijalankan pemerintah.

Juru Bicara Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah misal, yang memandang kebijakan tersebut seolah-olah diberikan bukan untuk masyarakat kecil tapi pengusaha dan masyarakat kelas atas.

"Kami memandang subsidi listrik pribadi justru kontraproduktif karena seolah-olah subsidi ini diberikan ke pengusaha dan masyarakat mampu, bukan rakyat kecil yang butuh uluran tangan pemerintah," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo. Ia pun menyarankan adanya peralihan pemberian subsidi kendaraan listrik pribadi ke kendaran umum yang berbasis listrik.