JAKARTA, KOMPAS.com – Demi mendorong penggunaan mobil listrik maupun motor listrik, pemerintah berencana mengalihkan anggaran subsidi BBM ke kendaraan listrik untuk menekan harga jual.
Hal ini disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin, yang dilansir pada Selasa (23/8/2022).
“Sebenarnya daripada pemerintah membakar uang dengan mensubsidi Pertalite atau Solar, yang kita subsidi rakyatnya saja,” ujar Luhut.
“Jadi pemerintah menghitung, takut nanti (kendaraan listrik) mahal, tidak akan mahal karena pemerintah itu mensubsidi, daripada Anda beli bensin tiap hari,” kata dia.
Seperti diketahui, di tengah kabar kemungkinan harga BBM pertalite bersubsidi akan dinaikkan, transformasi energi pun kian mengemuka, salah satunya penggunaan kendaraan listrik.
Kendaraan listrik dianggap menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin, mengatakan, sebetulnya saat ini pemerintah telah memberikan subsidi secara langsung kepada pengguna mobil dan motor listrik lewat subsidi BBM.
Padahal untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, subsidi tersebut bisa dialihkan ke kendaraan listrik.
“Jadi saat ini dengan restu pemerintah, kita lagi menghitung bagaimana sebagian subsidi BBM ini bisa kita alihkan supaya untuk menekan harga di depan untuk kendaraan listrik,” kata Rachmat.
Ia juga mengatakan, begitu permintaan kendaraan listrik meningkat, maka akan banyak merek yang bermunculan dan membuat persaingan.
Kondisi ini dipercaya akan menurunkan harga jual kendaraan listrik yang saat ini terbilang masih mahal.
“Jadi mudah-mudahan kita perlu bikin insentif program untuk kick start ini ke depan, semoga yang beli berapa tahun lagi akan lebih murah, dan harganya (mencapai) parity,” tutur dia.
https://otomotif.kompas.com/read/2022/08/23/190100115/pemerintah-berencana-alihkan-anggaran-subsidi-bbm-ke-kendaraan-listrik