Tak Ada Jalur Khusus, Bus Trans Pakuan Masih Alami Kendala

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski diakui banyak peminat, namun layanan BusKita Trans Pakuan yang beroperasi dengan skema buy the service (BTS) di Bogor, Jawa Barat, masih mengalami beberapa kendala.

Berdasarkan hasil evaluasi selama tiga minggu uji coba berjalan, salah satu yang menjadi masalah adalah terkait gateway dan headway (waktu tunggu penumpang).

Kondisi tersebut lantaran masalah lalu lintas serta tak adanya jalur khusus yang disediakan seperti operasional TransJakarta.

"Kita punya target terkait gateway, kalau di Jakarta bus TransJakarta itu punya jalur khusus, tapi kalau di sini (Bogor) karena jalanya masih segini (kecil) sehingga belum bisa menyediakan jalur khusus dan masih mix dengan traffic, sehingga ini menjadi PR kita untuk memperbaiki masalah headway," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Polana B.Pramesti, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/11/2021).

Lebih lanjut Polana menjelaskan, terkait hal tersebut pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal tersebut lantaran kewenangan soal pengaturan masalah lalu lintas memang menjadi tugas dari daerah.

Karena itu, diharapkan dalam waktu dekat bakal ada penanganan agar masalah gateway dan headway BusKita Trans Pakuan bisa berjalan optimal sehingga operasinal layanan kepada masyarakat juga bisa maksimal.

Polana mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewajiban yang dalam hal ini menggunakan metode push and pull policy dengan tujuan agar masyarakat mau beralih menggunakan transportasi umum massal.

Caranya pun dengan menyiapkan kebijakan, seperti melakukan kebijakan pengaturan atau rekayasa lalu lintas terhadap jalu-jalur yang dilalui BusKita, kewajiban Pegawan Negeri Sipil (PNS) yang harus menggunakan transportasi umum, dan lain sebagainya.

"Pemeritan pusat sudah memberikan subsidi agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi umum yang memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM). Di lain sisi, pemerintah daerah wajib melakukan kebijakan agar masyarakat beralih, jadi kami harapkan dalam waktu dekat akan ada rekayasa lalu lintas atau mewajibkan PNS menggunakan transportasi umum," ucap Polana.