JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Tahun 2021, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Kegiatan Rakornis tahun ini mengusung tema “Transformasi Perhubungan Darat untuk Menghadapi Tantangan dan Peluang”.
Penyelenggaraan Rakornis ini dimaksudkan sebagai salah satu bagian cara kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun Kementerian Perhubungan dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas Perhubungan ataupun Dinas yang terkait, serta Badan Usaha baik nasional ataupun daerah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Marta Hardisarwono, mengapresiasi sebanyak 2.798 peserta yang bergabung dalam kegiatan ini secara virtual.
Peserta terdiri dari para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Direksi BUMN dan BUMD mitra kerja Ditjen Perhubungan Darat, para Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Marta menjelaskan, sesuai harapan Bapak Menteri Perhubungan yang disampaikan pada pembukaan Rakornis tahun ini diharapkan dapat menjadi wadah guna meningkatkan komunikasi, koordinasi dan persamaan persepsi antara instansi sekaligus media untuk berbagi pandangan, transfer knowledge terkait isu-isu strategis sektor transportasi darat yang bisa dijadikan referensi di masing-masing instansi.
“Ada beberapa hal yang dapat dirumuskan dari beberapa diskusi panel yang dilakukan salah satunya yakni diperlukan Road Map penanganan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) yang disepakati bersama semua pihak sehingga menjadikan dasar dalam upaya mencapai target Zero ODOL 2023 dan menciptakan lalu lintas yang aman dan berkeselamatan,” ujar Marta dikutip dari rilis resmi, Minggu (10/4/2021).
Lebih lanjut lagi Marta menjelaskan, mengenai pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan merupakan tanggung jawab pemerintah.
Oleh sebab itu, antara pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam rakornis kali ini juga dibahas mengenai Pengoperasian Long Distance Ferry (LDF), yang dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena semakin memperlancar distribusi logistik.
LDF juga dinilai dapat mengurangi kemacetan, dan beban jalan akibat volume kendaraan yang besar serta dimensi dan volume muatan kendaraan yang menyalahi ketentuan ODOL, serta mengurangi tingkat polusi udara dari emisi gas buang angkutan jalan.
Selain itu layanan LDF berpotensi mengeksplorasi potensi kargo antar wilayah (regional) dengan pola jadwal tetap, frekuensi tinggi, menggunakan Armada Ro/Ro dengan muatan truk, trailer dan penumpang serta kebutuhan dukungan terminal dengan dermaga khusus.
Marta juga menjelaskan, bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang harus dikelola dengan baik dan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
“Sementara itu, dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur,” jelasnya.
Oleh karena itu Marta berharap perlu adanya sosialisasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait agar mempunyai pemahaman, kebijakan dan komitmen yang sama dalam pelaksanaan KPBU.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh bahan diskusi dalam Rakornis ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam memantapkan arah kebijakan Transportasi Darat ke depannya.
https://otomotif.kompas.com/read/2021/04/11/104100415/upaya-kemenhub-targetkan-zero-truk-odol-di-2023