Terminal Bus AKAP Akan Ditutup, Pengusaha Bus Harap Ada Solusi dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com – Layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) akan distop sejak 6 sampai 17 Mei 2021. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 H.

Untuk melaksanakan SE tersebut, beberapa terminal bus AKAP di Jakarta akan ditutup. Mengutip dari Antara, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan meski seluruh terminal bus AKAP di Jakarta akan ditutup selama periode larangan mudik, Terminal Pulo Gebang tetap akan dioperasikan.

"Rencananya itu yang akan dioperasionalkan hanya Terminal Pulo Gebang, untuk terminal selebihnya itu tidak ada pelayanan AKAP," kata Syafrin di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Terkait dengan ditutupnya pelayanan AKAP di beberapa terminal di Jakarta, Perusahaan Otobus (PO) hanya bisa berharap. Jangan sampai ketika terminal resmi ditutup, malah muncul terminal-terminal bayangan.

“Yang penting, jangan terminal resmi ditutup, terminal bayangan yang muncul. Transportasi resmi dilarang beroperasi, malah angkutan ilegal yang jalan,” ucap Ismuyoko, Staf Operasional PO Putera Mulya kepada Kompas.com, Sabtu (10/11/2021).

Ismu berharap adanya tindakan tegas kepada para petugas untuk mencegah beraksinya angkutan ilegal saat masa larangan mudik. Selain itu, Anthony Steven Hambali, pemilik PO Sumber Alam mengatakan, PO bus pasti mendukung program pemerintah.

“Kami wajib mendukung program pemerintah. Namun sebaliknya, pemerintah wajib pula memikirkan solusi untuk kami,” ucap Anthony kepada Kompas.com.

Anthony menjelaskan, hilangnya potensi pendapatan kala mudik ini harus digantikan dengan kebijakan ekonomi. Dengan begitu, industri transportasi bus bisa tetap bertahan selama pandemi.

“Saat ini kami memikirkan THR untuk karyawan, lalu harapannya ada juga keringanan restrukturasi kredit dan tentu perpajakan,” ucapnya.

Soal perpajakan, Anthony berharap kalau para pengusaha bus dibebaskan dari pajak. Mengingat sejak masa pandemi Covid-19 di Indonesia, tidak ada PO bus yang mendapatkan untuk di bidang transportasi.