Kata Pengamat Transportasi Soal Wacana Ganjil Genap 24 Jam di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemberlakuan kebijakan ganjil genap untuk seluruh jenis transportasi pribadi di wilayah DKI Jakarta guna menekan mobilitas warga selama pandemi virus corona alias Covid-19, mendapat sambutan baik dari berbagai pihak.

Satu di antaranya Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Pasalnya, tingkat volume kendaraan roda dua di jalan sangat tinggi.

"Rencananya baik, mengingat 70 persen pengguna jalan di DKI Jakarta adalah sepeda motor. Tingkat pergerakannya juga di sekitar Ibu Kota sangat tinggi dibanding mobil. Tapi memang banyak hal yang harus diperhatikan," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/8/2020).

Pertama, realisasi kebijakan tersebut harus berani tanpa ada pengecualian. Sehingga tujuan ganjil genap untuk sepeda motor mampu berjalan secara optimal.

"Misalkan ojol itu tidak kena, tidak boleh seperti itu. Harus semuanya, kalau tidak malah jadi masalah dan tidak jalan-jalan," ujar Djoko.

"Kemudian lihat lagi tujuannya, kalau untuk mengurangi orang supaya tidak berpergian maka perlu aturan lainnya di bagian hulu. Jangan berkutat di hilir (transportasi) saja. Sementara kalau untuk memaksa orang beralih ke transportasi umum, ditambah moda-nya," kata dia.

Apalagi di tengah pandemi ini, okupansi transportasi umum yang ada dibatasi, tidak bisa sampai 100 persen. Sehingga ada kecenderungan peningkatan kebutuhan dan permintaan.

"Bukan hanya KRL, bisa juga dengan bus-bus di berbagai titik. Tentunya, angkutan umum yang disediakan harus higienis dan didukung oleh pemerintah," katanya.

Adapun terkait opsi pemberlakuan ganjil genap selama seharian penuh atau 24 jam, Djoko menilai tidak perlu. Cukup sampai pukul 21.00 WIB saja, karena pada malam hari tidak terjadi kepadatan lalu lintas.

"Kita lihat saat pemberlakuan ganjil genap pada ASEAN Games 2018 lalu, cukup dari pukul 06.00-21.00 WIB saja, itu efektif. Kepadatan mampu terurai," ujar dia.