Penumpang Sepi Karena SIKM, Masyarakat Beralih ke Mobil Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Walau kapasitas penumpang untuk bus antar kota antar provinsi (AKAP) sudah dilonggarkan menjadi 70 persen, namun kenyataannya sampai saat ini masih sepi penumpang. Khususnya untuk wilayah Jakarta.

Kondisi tersebut lantaran adanya aturan ketat yang ditetapkan, baik oleh Gugus Tugas penanganan Covid-19 serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sampai saat ini masih mewajibkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Namun demikian, efek dari adanya regulasi bagi penumpang bus AKAP tersebut menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi, membuat adanya pergeseran pergerakan orang ke kendaraan pribadi.

"Jadi memang standar regulasi untuk berpergian yang kami tuangkan dari rujukan Gugus Tugas cukup berat, apalagi Jakarta juga masih wajib SIKM. Saya prediksi ini justru masyarakat banyak beralih berpergian pakai kendaraan pribadi," kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/6/2020).

Budi mengatakan, pergeseran masyarakat yang memilih menggunakan mobil pribadi untuk pergi ke luar kota sangat mungkin terjadi. Apalagi dengan tidak adanya pos-pos penyekatan setelah selesainya operasi pada arus mudik kemarin.

Dengan begitu, fungsi pengawasan atau pengecekan pada titik-titik perbatasan, khususnya di ruas jalan tol menjadi sangat longgar. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri menarik mundur pos pengecekan hanya pada ruas-ruas perbatasan di jalan arteri saja.

"Karena yang di tol ini tidak ada (pengecekan), jadi bisa saja masyarakat ini pilih perginya menggunakan mobil pribadi, karena pengawasan yang longgar soal SIKM," ucap Budi.

Soal ini, Budi mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa memberikan penanganan mengingat terkait regulasi SIKM dikeluarkan oleh Pemprov.

Karena bila tidak ada pengawasan di jalan tol, maka akan sangat mudah terjadi kebocoran yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin berpergian.

"Kami akan sampaikan juga ke Kepala Dinas Perhubungan DKI soal ini, karena kemarin kami juga mendapat laporan ternyata banyak penumpang bus dari luar kota yang ingin ke Jakarta itu turun di daerah penyangga, seperti Karawang dan Bekasi untuk menghindari pengecekan SIKM," ujar Budi.

"Kalau sudah begitu kan ini regulasi tidak berjalan dan menyebabkan kucing-kucingan antara masyarakat yang berpergian dengan petugas yang ditempatkan," kata dia.