Catat, Ini Kriteria Pengguna Kendaraan yang Bisa Dapat SIKM Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mengantisipasi terjadinya penyebaran Covid-19 gelombang kedua, Pemprov DKI Jakarta resmi mengaharuskan masyarakat yang mau keluar atau msuk Jakarta harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM.

Aturan ini pun tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan atau Masuk Provinisi DKI Jakarta Dalam Upaya Penegahan Penyebaran Covid-19.

Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan SIKM. Kebutuhan SIKM diberikan hanya untuk orang yang bekerja pada 11 sektor yang dikecualikan serta beberapa hal lainnya.

Hal ini tertuang jelas pada Bab IV Pasal 5, ayat 1 dan 2 dengan bunyi ;

a. pimpinan lembaga tinggi negara;
b. Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional;
c. anggota TNI dan Kepolisian;
d. petugas jalan tol;
e. petugas penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk tenaga medis;
f. petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
g. pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
h. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
i. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping; dan
j. setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki SIKM

2) Kategori orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, mengacu pada sektor yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai PSBB, yaitu:

a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional;
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/ atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
1. kesehatan;
2. bahan pangan/makanan/minuman;
3. energi;
4. komunikasi dan teknologi informasi;
5. keuangan;
6. logistik;
7. perhotelan;
8. konstruksi;
9. industri strategis;
10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau
11. kebutuhan sehari-hari.
e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/ atau sosial.

Sementra bagi masyarakat luar Jabodetbaek yang tak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik DKI (e-KTP) atau Kartu Keluarga (KK), tetap dapat memohon bisa SIKM secara daring melalui corona.jakarta.go.id dengan melengkapi persyaratan seperti yang dikutip pada Pasal 7, yakni ;

a. memiliki surat keterangan dari kelurahan/desa tempat asal perjalanannya yang menerangkan maksud dan tujuan datang ke Provinsi DKI Jakarta;
b. surat pernyataan sehat bermeterai;
c. memiliki surat jaminan bermeterai dari keluarga yang berada di Provinsi DKI Jakarta diketahui oleh ketua RT setempat atau surat jaminan bermeterai dari perusahaan yang berada di Provinsi DKI Jakarta;
d. bagi pemohon yang melakukan perjalanan dinas melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta; atau
e. bagi pemohon yang karena alasan darurat melakukan kegiatan berpergian masuk Provinsi DKI Jakarta melarnpirkan surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Nantinya permohon tersebut akan disaring dan diseleksi ketata oelh petugas. Bila dizinkan, maka pemohon akan mendapatkan SIKM yang dikirimkan melalui alamt email lengkap dangan QR-Code sebagai data.

Dalam keterangannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, SIKM hanya akan diberikan bagi masyarakat yang memang mendapat pengecualian. Selebihnya dipastikan tidak akan diberikan.

"Yang masuk Jakarta adalah mereka-mereka yang karena pekerjaannya mengharuskan berada di Jakarta pada 11 sektor tadi. Intinya, bila Anda ke Jakarta dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini, tidak punya hasil tes, maka tunda dulu keberangkatannya, kalau memaksa Anda akan kesulitan," ucap Anies, Senin (25/5/2020).