Gaikindo Sebut Tidak ada PHK di Industri Otomotif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menilai bahwa Industri dan bisnis otomotif nasional memiliki daya tahan yang baik selama periode pandemi virus corona alias Covid-19.

Hal ini dikarenakan masih cukup banyaknya investasi yang masih berjalan, tak terputusnya potensi pasar, jumlah penyerapan tenaga kerja, hingga tingginya permintaan ekspor dan TKDN yang dimiliki.

Oleh karena itu, asosiasi terkait diimbau untuk kerap menjaga tiga aspek besar, yakni memastikan tidak ada pabrikan yang gulung tikar, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan membayar THR.

"Itu adalah tiga mandat dari Kemenperin saat diskusi terakhir kemarin, sebab industri otomotif begitu disorot. Kita telah komunikasi dengan teman-teman anggota, dan berusaha untuk menjaganya," kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi dalam diskusi virtual, Jumat (15/5/2020).

Secara rinci, Nangoi menjelaskan bahwa industri otomotif memiliki rantai atau hubungan keterkaitan yang sangat panjang ke industri lainnya.

Bahkan berdasarkan catatan asosiasi, sudah ada sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang terlibat di industri ini.

Mereka bekerja di sektor perakitan atau assembling (22 perusahaan, 75 ribu karyawan), tier satu (550 perusahaan, 220 ribu karyawan), tier dua dan tiga (1.000 perusahaan, 210 ribu karyawan), outlet dan bengkel resmi (14 ribu bisnis, 400 ribu karyawan), serta outlet dan bengkel nonresmi (42 ribu bisnis, 595 ribu karyawan).

"Ini belum termasuk finance company (leasing) serta asuransi. Jadi memang luas sekali," lanjutnya.

Meski demikian, disebutkan bahwa hingga saat ini belum ada PHK pada karyawan tetap di sektor otomotif. Tapi khusus tenaga kerja kontrak yang sudah habis masa berlakunya memang tak ditampik ada yang belum diperpanjang.

"Namun kita tidak tahu sampai kapan bisa menahan itu. Kemudian terkait THR, kita dimintai tolong untuk membayarkannya karena dinilai punya kemampuan tersebut. Sudah diinformasikan (ke anggota), dan rasanya THR masih mampu dibayarkan," ucap Nangoi.

Adapun terkait kondisi industri atau produsen sendiri, disebut masih bisa bertahan. "Cuma, kita juga minta pemerintah setelah lewatnya pandemi ini, industri otomotif tetap diperhatikan," kata dia lagi.

"Ada beberapa yang kita diskusikan, mulai dari relaksasi pajak kendaraan bermotor 30-50 persen, kemudahan impor tujuan ekspor, proses impor kendaraan, hingga optimalisasi kapasitas produksi yang ada," tambah Nangoi.

Untuk diketahui, saat ini kapasitas produksi kendaraan bermotor roda empat di Indonesia mencapai 2,3 juta unit per tahun (2,5 juta unit bila ditambah Hyundai).

Sementara penyerapannya hanya sekitar 1,3 juta unit dengan rincian, penjualan tahunan di pasar domestik 1 juta unit dan 300.000 unit di ekspor.