Pandemi Virus Corona , Pekerja Industri Otomotif Masih Aman dari PHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona alias Covid-19 memaksa sektor industri dan bisnis otomotif nasional mengambil tindakan penyesuaian demi mencegah penyebaran lebih lanjut.

Satu diantaranya ialah dengan menghentikan sementara aktivitas produksi, ekspedisi, dan penjualan kendaraan bermotor. Hal ini kemudian membuat ribuan pekerja atau karyawan dirumahkan (tidak berkerja).

Meski demikian, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyebut bahwa industri otomotif masih menjadi salah satu yang tergolong aman bagi pekerja.

"Hingga saat ini tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh para pekerja di sektor otomotif oleh anggota. Sebab, produksi dihentikan hanya sementara saja untuk menjaga tingkat stock yang sehat," kata Kukuh kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Lagipula, lanjut Kukuh, sejumlah pabrik otomotif bakal kembali ngebul dalam beberapa waktu ke depan walau ada pembatasan aktivitas (berkaitan dengan shift) pekerja dengan protokol dan ketentuan berlaku

"Pabrikan juga masih ada komitmen untuk ekspor CBU (completely built up), jadi tidak ada PHK. Kita juga sama sekali tidak menginginkan opsi itu ya," ujarnya.

Adapun terkait upah para pekerja atau karyawan selama masa pemberhentian aktivitas sementara dijamin oleh agen pemegang merek (APM) terkait.

Sebelumnya, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menyebut bahwa industri otomotif diprediksi akan mengalami gejolak signifikan akibat pandemi dalam beberapa bulan ke depan.

Pada skenario terburuk, penjualan mobil hingga akhir 2020 hanya menyentuh angka 600.000 unit atau turun 40 persen dari tahun sebelumnya. Artinya, dalam satu bulan hanya 50.000 unit kendaraan saja yang terserap di pasar.

Kemudian berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, hingga pekan lalu setidaknya terdapat 1,5 juta orang pekerja terdampak pandemi virus corona.

Dari jumlah tersebut, 10 persen atau sekitar 150.000 orang menjadi korban PHK, sementara 90 persen lainnya dirumahkan.

"Pertama kalau liat data dari 1,5 juta itu itu 10 persennya di-PHK, 90 persen itu dirumahkan. Jadi phk itu jadi upaya terakhir," ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam video conference, Sabtu (11/4/2020).

"Dalam kondisi sulit ini pentingnya membangun hubungan yang baik dari pekerja dan teman-teman pengusaha. Sekali lagi teman-teman pengusha juga tidak ingin kondisi ini, dan semua tidak ingin kondisi ini terjadi," ujar dia.