Ganjil Genap Dinilai Tak Efektif, Jalan Berbayar Harus Segera Diterapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) tahun ini mendapat respons positif, salah satunya Pengamat Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Djoko Setijowarno.

Menurut dia, saat ini populasi kendaraan bermotor di ibu kota sudah hampir tak terkendali. Pembatasan kendaraan melalui ganjil genap pun belum efektif mengatasi kesemrawutan tersebut.

"Penerapan ganjil genap tidak efektif, kita tidak punya perangkat yang bisa menjerat orang secara otomatis jika melakukan pelanggaran. Saya rasa (ERP) bisa mengatasi itu," katanya saat dihubungi Kompas.com (26/2/2020).

Penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enfrocement (ETLE), lanjutnya, yang berjalan saat ini sudah cukup baik. "Ditambah ERP, saya rasa lebih efektif," ucapnya.

Namun, penerapan ERP patut disertai berbagai instrumen lainnya supaya optimal seperti ketersediaan transportasi yang memadai

"ERP bisa berjalan efektif asalkan angkutan massal cukup tersedia, khususnya di daerah penghubung ke Jakarta. ERP bisa efektif lantaran tidak bisa diakali seperti ganjil genap," kata Djoko di kesempatan terpisah.

"Pembatasan melalui ganjil genap, itu tidak mengurangi (kepadatan kendaraan) tapi malah mendorong orang beli mobil. Selain itu, sudah banyak terjadi, orang mengakalinya dengan memalsukan plat nomor kendaraan," ujarnya lagi.

Sebagaimana diketahui, proyek ERP direncanakan untuk bisa dilelang pada Maret 2020 dan selesai di Juni 2020 mendatang. Setelah itu, bisa segera diimplementasikan.

Adapun wilayah yang masuk perencanaan penerapan ERP ialah Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Jalan Sisingamangaraja.

"Tahap pertama di koridor Sisingamangaraja, Sudirman, Thamrin," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.