Seperti Ini Prosedur Polisi Blokir Data pada STNK yang Mati 2 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak, diharapkan segera melakukan pembayaran. Bahkan untuk warga DKI Jakarta, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) memberikan diskon bayar denda pajak hingga 50 persen, sampai 30 Desember 2019.

Apabila masih mengabaikan juga, dan untuk yang menunggak pajak hingga bertahun-tahun, seperti dua tahun sehabis masa berlaku lima tahunan habis maka identitas registrasi dan identitifasi pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir dan tidak bisa diaktifkan lagi.

Misalnya, mobil atau motor yang pajak lima tahunannya habis pada 2019, kemudian tetap abai mengurus pajak pada 2020 dan 2021 (7 tahun berturut-turut), maka data kendaraan itu akan dihapus dan tidak bisa diregistrasi ulang alias menjadi "besi rongsokan".

Kendaraan itu tidak bisa digunakan lagi di jalan raya karena statusnya bodong. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk selalu taat membayar pajak.

Bahkan menurut Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri, secara aturan sudah jelas dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 110.

Sementara itu, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji pernah mengatakan secara otomatis apabila sudah seperti itu, STNK akan diblokir dan tidak bisa diaktifkan lagi.

"Jadi akan kita berikan surat peringatan dulu sampai tiga kali, jika tidak ada tanggapan maka otomatis akan kita hapus seluruh data-datanya," ucap Sumardji kepada Kompas.com belum lama ini.

Berikut ini prosedur penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor:

1. Tiga bulan sebelum berakhirnya waktu dua tahun tersebut, maka akan diberikan surat peringatan pertama untuk waktu satu bulan sejak diterimanya surat peringatan melakukan registrasi dan identifikasi perpanjangan.

2. Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan perintah dalam peringatan pertama, diberikan surat peringatan kedua untuk jangka waktu satu bulan.

3. Apabila pemilik kendaraan motor tidak memberikan jawaban atas peringatan kedua, maka diberikan surat peringatan ketiga dalam waktu satu bulan sejak diterimanya peringatan ketiga melaksanakan registrasi kendaraan motor dan penempatan kendaraan bermotor masuk dalam daftar penghapusan sementara.

"Jadi setelah lima tahun masa berlaku STNK dia tidak membayar pajak sampai dua tahun ke depan, identitas yang tercantum di STNK akan dihapus dan tidak bisa diaktifkan lagi," ujar Sumardji.