Harga BBM di Indonesia Termahal dengan Kualitas Terendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) melakukan riset dan menemukan bahwa bahan bakar yang beredar di Indonesia mempunyai kualitas paling rendah. Sementara, harga yang ditawarkan juga sangat tinggi.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB, mengatakan, pemerintah harus melakukan reformulasi BBM (Bahan Bakar Minyak). Sebab, KPBB menemukan fakta bahwa harga Premium terlalu mahal.

"Malaysia jual standar Euro 4, setara Pertamax Turbo, berapa harganya? Cuma 2,1 ringgit, kalikan Rp 3.400. Cuma sekitar Rp 7.000. Itu setara Pertamax Turbo. Kita, Premium harganya Rp 7.000," ujar pria yang akrab disapa Puput tersebut, dalam diskusi "Pengendalian Pencemaran Udara Terganjal Kualitas BBM" di sekretariat KPBB, Sarinah, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Malaysia, Australia, dan Amerika, sudah menjual bahan bakar RON 95 yang kualitasnya setara dengan Euro 4 dan Euro 6. Sementara Indonesia, masih memasarkan bahan bakar RON 88 dan RON 90, yang kualitasnya bahkan masih Euro 1.

Selain Malaysia, Australia, dan Amerika, negara-negara Uni Eropa, India, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, juga memasarkan bahan bakar minimal RON 91.

Dari kandungannya, bahan bakar RON 88 dan RON 90 memiliki kandungan belerang 500 ppm (particle per million). Sementara negara-negara di atas, kandungan belerang pada bahan bakarnya, maksimal hanya 150 ppm dan minimal 10 ppm.

"Pertamina tergantung pada broker, kan ada oil trader kan. Kalau bahasanya Pak Faisal Basri (pengamat ekonomi) ada mafia migas," kata Puput.

Puput mengatakan, pemerintah dan Pertamina tidak transparan, karena menggunakan acuan yang tidak setara dalam menetapkan harga BBM bersubsidi. Hendaknya, pemerintah menggunakan acuan yang setara dalam penetapan harga BBM.

"Dengan demikian, ada indikasi bahwa subsidi BBM selama ini tidak untuk rakyat, melainkan semata-mata mendongkrak profit margin PT Pertamina dan atau mereka yang terlibat perdagangan BBM," ujar Puput.

KPBB menyebut bahwa hal tersebut menempatkan rakyat dalam posisi dibohongi. Penetapan harga Premium harus dihitung berapa Harga Pokok Penjualan (HPP), mulai dari biaya crude oil sesuai dengan mutu dan sumbernya (domestik atau import, biaya pengolahan dan biaya overhead serta profit margin yang wajar, dan atau biaya pokok impor produk BBM ditambah profit margin yang wajar.