Era Kendaraan Listrik di Indonesia Jangan Sekadar Regulasi

Dengan alasan ini, Kompas.com kemudian melakukan riset langsung ke Bangkok, Thailand, kota yang dijuluki Detroit of ASEAN, Selasa (30/1/2018). Melihat langkah kongkret yang dilakukan demi menuju era kendaraan listrik di lingkup ASEAN, termasuk Indonesia.

Mengapa Thailand?

Pemerintah Thailand begitu besar kemauannya mendorong elektrifikasi kendaraan masuk ke dalam industri. Demi menciptakan industri yang kuat, dibutuhkan pasar yang mengerti soal karakteristik kendaraan listrik seperti apa. Demi terwujud target itu, langkah sosialisasi soal kendaraan listrik dilakukan.

Ada dua kampus utama di Ibu Kota Thailand yang kami sengaja kunjungi karena mulai menciptakan budaya kendaraan listrik kepada para kaum intelektual. Pihak yang dianggap mampu menerima perubahan cepat dalam hal teknologi transportasi.

KMUTT

Kampus pertama yang kami kunjungi, adalah King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), di Bang Mot County, Thung Khru, Bangkok. Kampus ini terasa modern tetapi asri, banyak pohon rindang hidup di sekeliling gedung-gedung bangunan ruang kelas, laboratorium, gor, sampai lapangan sepak bola. Luas kampus ini mencapai 21 hektar dan berdiri sejak 18 April 1960. Sesuai namanya, beberapa jurusan andalan di KMUTT adalah seputar teknologi, engineering, dan arsitektur.

Ibarat satu negara, kampus ini punya kebijakan dan regulasinya sendiri. Dikutip dari situs resmi KMUTT, dalam hal kebijakan transportasi, kampus ini membatasi penggunaan mobil pribadi. Pihak kampus juga memastikan budaya, beralih dari pengguna mobil pribadi ke moda transportasi massal yang lebih jangka panjang, seperti bis, van, sepeda, atau bahkan jalan kaki.

Kampus ini juga menargetkan mampu mengurangi gangguan lingkungan, dengan memulai kebijakan lalu lintas yang berkelanjutan, dengan mengelola prakarsa mobilitas, salah satunya membatasi penggunaan mobil.

Pada 2016, sebelum isu mobil listrik booming di Indonesia, KMUTT sudah meluncurkan program Bus Kendaraan Listrik, berjuluk “Hop off-Hop On”. Terlihat sedikitnya dua unit mikro bus listrik murni (battery electric vehicle/BEV) yang seliweran di seputar kampus, digunakan untuk sarana transportasi publik.

Mikro bus listrik ini berhenti mengangkut dan menurunkan mahasiswa di titik-titik pemberhentian di setiap fakultas dan halte yang sudah ditentukan. Sekali angkut bus ini bisa mengantar 12 orang.

Desainnya, sederhana, bahkan didesain tanpa pintu, jadi mirip mobil-mobil yang biasa dioperasikan di taman bermain atau lokasi wisata di Indonesia. Tetapi, konsepnya menciptakan budaya yang ramah pada teknologi kendaraan listrik, boleh diacungi jempol. Belum lagi menciptakan budaya berbagi (sharing) yang biasa dilakukan merek-merek besar otomotif dunia, dalam mengembangkan budaya EV. Hebatnya, program ini dilakukan sama sekali tanpa ada embel-embel merek otomotif manapun.

Target Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 22 Tahun 2017, tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Isinya, fokus untuk mendorong pihak-pihak kunci untuk memenuhi target penurunan polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Salah satunya, adalah merekayasa kebijakan di sektor transportasi, termasuk otomotif di dalamnya.

Dalam regulasi itu, pemerintah menargetkan pengembangan kendaraan bertenaga listrik atau hybrid pada 2025, akan mencapai populasi 2.200 unit untuk mobil dan 2,1 juta unit sepeda motor.

Pada regulasi itu juga disebutkan, langkah menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol (flexi-fuel engine). Juga menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil dan motor listrik bagi pabrikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penurunan konsumsi BBM oleh kendaraan bermotor juga jadi salah satu target yang mau dicapai oleh pemerintah, sesuai komitmen Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-21 di Paris, Perancis, November 2015 lalu. Indonesia menargetkan penurunan karbondioksida turun 29 persen atau maksimal 2 juta giga ton pada 2030.

Saat ini, kabarnya pemerintah Indonesia lewat kordinasi Menteri ESDM Ignatius Jonan, sudah menyiapkan regulasi percepatan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan yang sudah didengungkan sejak tahun lalu dan belum terealisasi sampai saat ini.

Kemudian, Kementerian Perindustrian juga menjanjikan ada skema pengembangan program kendaraan dengan emisi rendah (low carbon emmision vehicle/LCEV). Regulasi ini juga sudah santer sajak 2017, dijanjikan awal 2018, tapi sampai sekarang juga belum terbit. Alangkah baiknya, kalau mau menciptakan budaya baru era kendaraan listrik di Indonesia, sosialisasi juga perlu dipikirkan dan dilakukan dengan saksama.

Kampus Kedua

Perjalanan kami berlanjut ke kampus kedua di Thailand, yaitu Universitas Chulalongkorn di pusat kota Bangkok, Thailand. Kampus ini merupakan institusi pendidikan tinggi lanjutan tertua di Thailand, berdiri sejak 1902 dan resmi menjadi universitas pada 1917. Selain tertua, Chulalongkorn juga dikenal sebagai kampus terbaik di Thailand. Banyak lulusannya yang berkarir sebagai pejabat negara.

Pada kampus ini, lagi berlangsung program berbagi (sharing) mobil listrik , berjuluk Ha:mo, berasal dari kata Harmonious Mobility Network, demi memenuhi kebutuhan transportasi di dalam lingkungan Universitas Chulalongkorn. Pihak kampus bekerja sama dengan Toyota Motor Thailand Company Limited (TMT) sebagai penyedia mobil listrik yang digunakan. Porgam kerja sama ini mulai bergulir sejak Desember 2017.  

Konsep Ha:mo, adalah memenuhi kebutuhan transportasi dengan mekanisme car sharing, menggunakan mobil listrik mungil bermuatan satu orang, ideal untuk berpergian jarak pendek, dan untuk jarak tempuh satu arah (one way, misalnya dari titik A ke B saja).

Fokus utama proyek ini dilakukan, adalah untuk menyusun strategi strategis untuk menyelesaikan berbagai masalah di kota besar negara-negara berkembang, seperti jalan macet dan polusi udara. Salah satunya, Bangkok, Thailand.

Berbeda dengan yang diselenggarakan di KMUTT, Ha:mo butuh komitmen lebih bagi siapapun yang mau menikmati layanan ini.

“Total sudah ada 400 orang membership yang terdaftar. Setiap member harus membayar 100 baht via kartu debit atau credit card, kemudian mengisi data, termasuk wajib punya SIM mengemudi, dan otomatis dapat 100 poin,” kata Chayadit Kittankajon, GM Sustainable Mobility Planning Dept TMT.

Jadi kendaraan ini disiapkan untuk digunakan publik kampus, mulai mahasiswa, tata usaha, dosen, sampai masyarakat umum yang terdaftar.  Setiap 20 menit pemakaian pertama, menyewa Ha:mo biayanya 30 baht sekitar Rp 12.800. Biaya ini kemudian bertambah 2 baht (Rp 855) per menit, setelah periode pemakaian pertama.

“Untuk 100 poin itu nilainya sama dengan 100 baht, jadi sama saja gratis sebenarnya. Kami hanya butuh komitmen saja,” kata Chayadit. Selain di kampus, Ha:mo, kata Chayadit, juga kerap ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat yang dilakukan di luar, sejak kegiatan berlangsung di Universitas Chulalongkorn.

Semangat pemerintah Thailand dalam mempercepat akselerasi pengembangan program kendaraan listrik di negaranya boleh jadi contoh kongkret. Bahkan, negara ini sudah mengeluarkan kebijakan yang mempermudah pelaku industri untuk mengeksploitasi manfaat penggunaan kendaraan listrik. Salah satunya kerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat langsung.

Sudah waktunya pemerintah Indonesia, melakukan hal yang sama, sosialisasi kendaraan listrik ke masyarakat umum. Program tentu bisa dibuat lebih bagus dan efektif, sesuai karakteristik masyarakat di Indonesia. Pasti bisa!