Toyota dan Daihatsu Jadi Pemasok Mesin Mobil Perdesaan

Jakarta, KompasOtomotif – Proyek mobil perdesaan selain untuk meningkatkan perputaran roda perekonomi di desa, tapi juga diharap sebagai tonggak menuju kemandirian industri otomotif nasional, dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 100 persen.

Namun, untuk bisa mencapainya, diakui masih butuh waktu. Sebagai fase awal, Kementerian Perindustrian bakal bekerja sama dengan produsen mobil asal Jepang, Toyota dan Daihatsu, sebagai pemasok mesin dan transmisi mobil perdesaan.

“Kami berupaya menggandeng banyak dalam proyek mobil pedesaan, termasuk produsen otomotif di Indonesia. Kami lagi coba kerja sama dengan Toyota dan Daihatsu, mereka kan jual kendaraan terbanyak, terutama komponen kritikal seperti mesin dan transmisi,” ucap I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dalam siaran resminya, Jumat (3/2/2017).

Putu menambahkan, selain produsen otomotif, proyek ini juga bakal melibatkan pemerintah daerah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), universitas hingga pabrik perakitan lokal. “Pemda nantinya akan memberikan rekomendasi, SMK mana yang bisa ikut dalam produksi. Lalu universitas, akan berkontribusi dalam proses desainnya,” ucap Putu.

Terkait mengikutsertakan pemain lokal, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih menyatakan, pelaku IKM dalam negeri juga menyatakan diri siap, untuk memasok kebutuhan kendaraan perdesaan.

“IKM kita sudah banyak yang mampu memproduksi komponen untuk otomotif, seperti yang berasal dari sentra logam di daerah Ceper, Klaten dan Tegal, Jawa Tengah,” kata Gati.

Kemenperin mencatat, sebanyak 300 IKM di sentra logam Ceper, Jawa Tengah telah menyerap tenaga kerja 3.200 orang. Sedangkan, di sentra IKM logam Tegal, tercatat lebih dari 2.929 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja mencapai 1.500 orang, yang memproduksi komponen untuk mesin pertanian, perkapalan, mesin berat, dan otomotif.

Gati berharap, prototipe kendaraan pedesaan ini bisa disebar ke seluruh provinsi di Indonesia. “Nanti bisa di-share ke 34 provinsi. Tiap provinsi mendapatkan satu unit, untuk diuji coba. Untuk itu, Kemenperin kemudian menggandeng Kementerian perdesaan untuk membahas anggaran,” ujar Gati.