Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pembatasan Kendaraan Bermotor Butuh Transportasi Massal

Kompas.com - 28/02/2014, 12:23 WIB
Febri Ardani Saragih

Penulis

Jakarta, KompasOtomotif – Rencana Gubernur Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi, membatasi jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sebagai bagian dari Instruksi Wapres Boediono, “17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta”, masih menemui banyak kendala. Pemimpin Ibu Kota ke-16 itu mengatakan, yang terpenting transportasi massal nyaman dan aman harus tersedia lebih dulu.

“Kebijakan seperti itu (pembatasan kendaraan bermotor) memang telah dilakukan di banyak negara. Lalu kalau sudah dilakukan, alternatif pilihannya tidak ada, mau gimana?” ucap Jokowi saat mengunjungi redaksi Kompas.com, Jumat (28/2/2014).  

Hingga kini, warga Jakarta masih menunggu kesiapan Jokowi merealisasi proyek Mass Rapid Transit (MRT). Ia menjelaskan, jika MRT telah terlaksana, ada wilayah yang perlu diterapkan pembatasan operasional kendaraan, berdasarkan nomor polisi ganjil-genap dan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), mulai bisa dipetakan.

“Kami juga sudah hitung kalau jutaan orang harus naik transportasi massal. Tapi jelas belum siap,“ ungkapnya. Meski demikian, satu koridor MRT akan dibuka tahun ini sebagai percontohan, sementara ERP juga sebentar lagi akan terlaksana. “Bisa April atau mungkin agak mundur,” katanya.

Mobil Murah
Masalah lain yang harus dihadapi, status Jakarta dan sekitarnya sebagai wilayah paling besar dalam pemasaran mobil baru. Apalagi masyarakat kini punya pilihan mobil harga terjangkau, muncul kekhawatiran, populasi kendaraan di Jakarta keburu membludak sebelum bisa dibatasi. Kalau sudah begini, rutinitas macet setiap hari tidak bisa terelakkan.

Jokowi meyakini 60 persen dari penjualan mobil baru nasional diserap oleh konsumen Jabodetabek. “Setahun, sepeda motor laku hampir 1 juta unit dan 277.000 mobil baru, nanti tambah mobil murah ga tau jadi berapa. Saya ‘berteriak’ itu ya karena itu, data menunjukan itu. Saya ngomong apa adanya, mestinya nyambung dong (Pemerintah Pusat dengan Jakarta). Kita diberikan tugas 17 poin yang harus kita lakukan dari Wapres. Kemudian muncul ide seperti itu, sudah saya surati kok,” tutup Jokowi.  

Berikut “17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta”
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP);
2. Sterilkan jalur busway;
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum;
4. Perbaiki sarana-prasarana jalan;
5. Tambah jalur busway hingga mencapai 12 koridor;
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus;
7. Tertibkan angkutan umum liar, terutama bis kecil yang tak efisien;
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan re-routing, hanya akan single operation;
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya;
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI;
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ);
12. Tambah jalan tol.
13. Batasi kendaraan bermotor;
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL;
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang,
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT;
17. Percepat pembangunan kereta api (KA) bandara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com