PPN 12 Persen Berlaku 2025, Bagaimana dengan Harga Tiket Bus?

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengumumkan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap naik mulai 2025. Namun, terdapat sejumlah barang dan jasa yang diberikan fasilitas bebas PPN atau tarif PPN 0 persen.

Bagaimana dengan harga tiket bus, apakah terdampak dengan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen?

Kurnia Lesani Adnan, Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), mengatakan, sesuai dengan regulasinya tiket bus pada dasarnya tidak terkena PPN.

Baca juga: Tips Aman Mengemudikan Mobil Manual di Tanjakan Macet

Lihat Foto

Suasana area keberangkatan Terminal Bus Bulupitu Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).(KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAIN)

“Kalau tiket kami kan enggak dipungut PPN, enggak terdampak. Tiket bus itu non PPN, karena kami ini PKP non PPN,” ujar Sani, kepada Kompas.com (16/12/2024).

Bencana Komunikasi Kepresidenan

Artikel Kompas.id

Senada dengan hal tersebut, Pemilik Perusahaan Otobus (PO) Sumber Alam Anthony Steven Hambali juga mengungkapkan jawaban yang sama.

Menurutnya, kenaikan harga tiket bus lebih karena faktor musim liburan, seperti Natal dan Lebaran. Atau karena kenaikan harga BBM.

Baca juga: Resmi, Mobil Hybrid Dapat Insentif PPnBM 3 Persen

“Untuk PPN transportasi tetap di tarif 0 persen. Jadi tidak berpengaruh,” ucap Anthony, kepada Kompas.com (16/12/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, fasilitas bebas PPN diberikan kepada barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting.

"Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujarnya saat Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta (16/12/2024).

Baca juga: Big Bird Borong Bus Baru Buatan Karoseri Adiputro

Lihat Foto

Para penumpang menaiki sebuah armada bus untuk pergi ke luar daerah tujuan dari Kota Tasikmalaya menjelang dimulainya pertama puasa, Senin (12/4/2021).(KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHA)

“Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen," kata dia.

Airlangga menjelaskan, rincian bahan kebutuhan pokok yang dibebaskan dari tarif PPN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020.

Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

"Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN," ucap Airlangga.