Soal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Ubah Pola Pikir Lebih Penting

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan pembelian BBM subsidi kabarnya akan segera diterapkan. Menurut pemerhati masalah transportasi, yang terpenting bukan membatasi pembelian, tapi mengubah pola pikir masyarakat.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, rencana pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM subsidi yang kabarnya akan dilakukan mulai 17 Agustus 2024 perlu cermat dan membutuhkan kajian mendalam.

Baca juga: Kenali Perbedaan BBM Subsidi dan Non-Subsidi

"Jangan menimbulkan keresahan dan dampak lain. Langkah mitigasi pun perlu dipersiapkan melalui hasil kajian," ujar Budiyanto, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Lihat Foto

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan tetap menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) tertanggal 10 Maret 2022.(PERTAMINA)

"Alasan pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk mengurangi polusi atau emisi gas buang kurang tepat, karena ada beberapa variabel yang disampaikan sehubungan dengan rencana tersebut," kata Budiyanto.

Beberapa variabel yang dimaksud Budiyanto, seperti mendorong penyaluran BBM tepat sasaran, menghemat anggaran negara, mengurangi defisit anggaran, mengurangi emisi gas, dan mengganti Pertalite menjadi bioetanol ramah lingkungan dan sebagainya.

Baca juga: Tanggapan Pertamina soal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

"Jika alasan pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi untuk mengurangi emisi gas buang, kurang tepat, karen harga BBM berapa pun akan dibeli, karena suatu kebutuhan untuk mobilitas kendaraan dan beraktivitas memenuhi kebutuhan hidup," ujar Budiyanto.

Lihat Foto

Sejumlah pengendara baik roda dua dan roda empat mengantre BBM Bersubsidi jenisi Pertalite di SPBU Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/7/2024)(KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah)

"Alasan yang tepat mengurangi emisi gas buang adalah mengubah pola pikir masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum. Walaupun ini bukan pekerjaan mudah, karena menyangkut privasi dan hak properti setiap warga negara," kata Budiyanto.

Menurutnya, perubahan pola pikir bisa terlaksana, tapi harus ada kebijakan yang berani atau ekstrem. Misalnya, pembatasan produksi kendaraan untuk kebutuhan domestik, pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkendali, pemetaan per daerah dan untuk mengatur kuota kendaraan bermotor, fasilitas kredit kendaraan bermotor selektif, pajak kendaraan bermotor ditingkatkan, dan biaya parkir secara progresif.

Lihat Foto

Penggunaan pertalite dinilai lebih irit oleh pengendara. Kamis (11/7/2024).(KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU)

"Walaupun kita sadar ini dilematis dan sulit untuk dilaksanakan, karena menyangkut ketenegakerjaan, fiskal, pengangguran, dan devisa negara, dan sebagainya. Jadi, alasan yang tepat pemerintah akan berencana membatasi BBM bersubsidi adalah mengurangi defisit anggaran dan anggaran yang ada dapat dialihkan ke program yang lebih produktif," ujarnya.

Namun, menurut Budiyanto, sepanjang kebijakan masih bersifat parsial, sulit untuk mengatasi permasalahan yang muncul, seperti mengatasi emisi gas buang.