Perubahan Pertalite Jadi Pertamax Green 92 Masih Sebatas Usulan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) saat ini tengah melakukan pengkajian untuk meningkatkan kadar oktan BBM Subsidi Research Octane Number (RON) 90 menjadi RON 92.

Hal tersebut dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan Ethanol 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92.

Kendati demikian, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap II itu masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.

Baca juga: Pertamina Berencana Hapus Pertalite, Ganti Subsidi Pertamax

“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” ucap Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, dalam keterangan resmi, Kamis (31/8/2023).

DOK. Humas Pertamina Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Nicke melanjutkan, jika nanti usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harganya pun akan diatur oleh pemerintah.

“Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya,” kata Nicke.

Menurut Nicke, kajian tersebut dilakukan untuk menghasilkan kualitas BBM yang lebih baik, karena bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih tinggi tentu akan semakin ramah lingkungan.

Baca juga: Ada 5.000 Tiket MotoGP Mandalika Dengan Harga Diskon

“Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik, sehingga untuk mesin juga lebih baik, emisi juga bisa menurun. Namun ini baru usulan sehingga tidak untuk menjadi perdebatan,” ujar Nicke.

Nicke juga menegaskan, Program Langit Biru Tahap II ini masih merupakan kajian internal di Pertamina.

“Untuk implementasinya, akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan,” ucap Nicke.