JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan fasilitas crash test atau uji tabrak kendaraan bermotor di Indonesia mau dimulai tahun depan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, fasilitas akan berada di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Bekasi, Jawa Barat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, anggaran untuk pembangunannya ialah Rp 1,6 triliun dengan skema kerja sama bersama KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk dilelang.
"Saat ini pesertanya sudah cukup banyak. Sebab kita sudah lakukan market sounding, investor gathering, dan sebagainya," kata dia kepada KOMPAS.com di Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/12/2019).
Baca juga: Fasilitas Crash Test Indonesia Dibangun 2020, Anggaran Rp 1,6 T
Meski demikian, beberapa agen tunggal pemegang merek (ATPM) roda empat di Indonesia mengaku masih belum mengetahui wacana tersebut. Terlebih, hal-hal apa saja yang akan diujikan pada fasilitas itu.
"Pada dasarnya, pengujian keamanan kendaraan adalah hal yang positif bagi konsumen. Saat ini kami belum tahu seperti apa proses pengujian dan standar yang diberlakukan nanti, tapi semua produk kami telah melakukan pengujian dengan standar internasional," ujar Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, saat dihubungi KOMPAS.com, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Hal serupa juga diakui Executive General Manager PT Toyota Astra Motor Fransiscus Soerjopranoto. Namun, selaku pabrikan kendaraan besar di Indonesia, pihaknya disebut akan mendukung penuh inisiasi baik pemerintah tersebut.
"Salah satu benefit untuk pelaku industri di Indonesia bila pengetesan itu ada, penyesuaian kendaraan bisa lebih akurat dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Rasanya, akan banyak manfaat yang bisa didapat bagi semua sektor. Kita tentu menyambut baik," katanya.
Baca juga: Kemenhub Bercita-cita Punya Fasilitas Uji Tabrak Sendiri
Adapun dampak fasilitas crash test terhadap nilai kendaraan, diperkirakan akan sedikit berubah. Dalam artian, harga mobil yang dipasarkan di Indonesia bisa jadi lebih mahal namun kualitasnya semakin tinggi.
"Bisa saja berpengaruh, tapi kita harus pelajari lebih dahulu. Jika ada subsidi dari pemerintah, mungkin ongkosnya bisa ditahan (tidak dibebankan ke konsumen)," ujar Head of Brand Development and Marketing Research 4W PT Suzuki Indomobil Sales Harold Donnel, melalui pesan singkatnya.
Pihak Honda juga sepakat jika tujuan utama pemerintah Indonesia adalah produk yang lebih baik buat konsumen.
"Paling penting adalah keselamatan pengguna. Saya rasa besaran biayanya yang akan dikeluarkan tidak begitu membebani. Tapi kita lihat nanti," ujar Yusak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.