Aptrindo Kritisi Pemerintah Minim Melahirkan Sopir Truk Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Minimnya jumlah sopir truk baru menjadi sorotan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) belakangan ini. Aptrindo juga mengkritisi kinerja pemerintah dalam mencetak sopir truk yang baru. Sebab, sopir truk yang ada sekarang ini menurut Aptrindo adalah generasi senior.

"Sekarang ini, generasi sopir truk adalah generasi senior rata-rata, usia 40 tahun sampai 50 tahun. Pria usia 20 tahun sampai 30 tahun lebih banyak yang memilih ojek atau taksi online," ujar Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua Umum Aptrindo, ketika dihubungi Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Kyatmaja mengatakan, Aptrindo tidak lepas tangan begitu saja. Pihaknya melakukan ToT (Train of Trainer) untuk jadi pelatih sopir truk. Sebab, jangankan melatih sopir, lanjut Kyatmaja, para perusahaan angkutan bahkan tidak punya pelatihnya.

Baca juga: Kecelakaan NH Dini, sopir Truk Wajib Perhatikan Ini

"Makanya, kita sediakan fasilitas ToT, agar anggota-anggota Aptrindo ini bisa menyekolahkan staf mereka untuk minimal menjadi pelatih," kata Kyatmaja.

Kyatmaja mebeberkan permasalahan yang kerap muncul di perusahaan angkutan yang saat ini sudah kekurangan sopir truk. Jika sopirnya diberangkatkan pelatihan, truknya menjadi tidak beroperasi. Jadi, para perusahaan angkutan tersebut tidak mau seperti itu. Perusahaan angkutan itu ingin saat sopir-sopir itu menganggur, baru melakukan pelatihan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO Pengguna jalan yang kebanyakan truk kontainer tersendat di Jalan Cakung Cilincing, Semper, Jakarta Utara, Senin (15/8/2011). Kemacetan terjadi karena truk kontainer yang parkir sembarangan dan perbaikan jalan di Jalan Akses Marunda dan pelebaran jembatan menuju Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda.

"Kita sudah melakukan pendekatan ke pemerintah. Di Aptrindo, kita sudah merancang dengan Kemendes, agar BUMDes membuka pelatihan dan penempatan. Tapi sampai sekarang juga belum jalan," ujar Kyatmaja.

Selain itu, lanjut Kyatmaja, BPSDM Kementerian Perhubungan juga sudah diminta agar program pemberdayaan masyarakat desanya lebih difokuskan kepada pengemudi, itupun belum berjalan.

Baca juga: Volvo Trucks Indonesia Tunggu Prinsipal Soal Truk Listrik

"Sampai saat ini, instansi-instansi pemerintah itu belum efektif melakukan pencetakan, pelatihan, penempatan SDM. Kemampuan kita juga kan sangat terbatas. Padahal, kalau langkah-langkah yang kita ajukan itu bisa dijalankan secara masif oleh pemerintah, pengangguran-pengangguran bisa mendapat pekerjaan," kata Kyatmaja.

Kyatmaja menyebutkan, program dari APM truk yang menyediakan pelatihan juga kurang tepat. Sebab, APM truk itu menyediakan pelatihan untuk konsumennya saja.

"Jadi, mereka hanya menyediakan pelatihan untuk pengemudi-pengemudi yang sudah terampil, bukan cetak baru. Sedangkan, yang kita perlukan ini cetak baru. Seharusnya, di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ada jurusan mengemudi. Sebab, jika tidak ada cetak baru, tidak akan ada regenerasi," ujar Kyatmaja.