Komentar AISI Soal MotoGP di Indonesia

Jakarta, KOMPAS.com - Informasi soal Indonesia mau menjadi salah satu tuan rumah MotoGP, sudah muncul beberapa tahun lalu. Selain pengelola Sirkuit Sentul, banyak pihak lain termasuk Pemprov Sumatera Selatan, hingga Lombok yang ingin menggelar balapan sepeda motor paling bergengsi itu.

Seiring berjalan waktu, kandidat itu mulai berguguran seperti pihak Sirkuit Sentul, karena tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pihak lain, seperti Pemprov Sumatera Selatan hingga Lombok sampai sekarang ini tidak jelas kabarnya. Rumors beredar, Palembang akan siap usai menyelenggarakan ASEAN Games, sementara di Lombok belum ada kejelasan dari Indonesia Tourism Development Corporation.

Rencana awal, apabila Indonesia sanggup maka Dorna Sport akan memberikan peluang untuk masuk dalam kalender 2018 ini, tetapi karena "jalan di tempat", kesempatan itu diambil Thailand.

Baca juga: Langkah Maju Palembang Gelar MotoGP, Sudah Rancang Sirkuit

Alhasil, MotoGP musim ini berjumlah 19 seri, termasuk yang baru di Buriram, Thailand. Tahun depan, kabarnya Finlandia juga tertarik untuk menjadi salah satu ruan rumah.

Waktu itu, salah satu alasan kenapa Indonesia dilirik Dorna karena populasi sepeda motor dan penggemar MotoGP cukup banyak dibandingkan negara lainnya.

Ketika dimintai pendapat terkait MotoGP Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) Johannes Loman mengatakan kepada KOMPAS.com bahwa salah satu cara, kendali harus dipegang pemerintah.

Baca juga: Proyek MotoGP Indonesia 2017 Jadi Ambigu

Bahkan, sampai keputusan serta melengkapi fasilitas, harus diambil alih oleh pemerintah.

"Karena kalau pihak swasta, untuk menyediakan lahan, fasilitas dan sebaiknya tidak akan bisa," kata Loman yang juga menjabat sebagai Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor (AHM) belum lama ini di Jakarta.

Menurut Loman, semua bermuara dari pemerintah. Sangat sulit apabila pihak swasta yang akan mengelola, tetapi tidak ada dukungan dari pemerintah.