Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Macet, 7,6 Miliar Liter BBM Menguap Percuma

Kompas.com - 29/03/2012, 08:02 WIB

Washington, KompasOtomotif Macet, selain membuang waktu dan memperparah polusi, sudah pasti adalah pemborosan. Contohnya, kemacetan di Jakarta menyebabkan pemborosan BBM yang diperkirakan setahunnya bernilai Rp 10 triliun.

Akibatnya, muncul kebijakan baru di beberapa kota atau negara di dunia. Di India, pemerintah membuat kebijakan khusus, yaitu "pajak kemacetan". Tujuannya untuk mengurangi kerugian akibat macet. Kebijakan serupa juga dibuat di Inggris dan diterapkan untuk kota London.

Negara adidaya Amerika ternyata juga berjuang keras untuk mengatasi masalah kemacetan di jalan raya. Saat ini, pemerintahan Obama sibuk mendorong investasi membuat pembangunan jalan dan infrastruktur. Menurut data Departemen Keuangan AS—dilansir Autoguide, Selasa (27/3/2012)—pengendara Amerika membuang 7,6 miliar liter bahan bakar minyak setiap tahun secara sia-sia atau merupakan pemborosan.

Dijelaskan, kemacetan lalu lintas makin parah karena infrastruktur yang sudah ada tidak terpelihara dengan baik. Sementara pertumbuhan infrastruktur baru juga kurang. Sebaliknya, pertumbuhan jumlah kendaraan melaju makin kencang!  

Departemen Keuangan AS memperkirakan, untuk memecahkan masalah kemacetan itu, dibutuhkan biaya 85 miliar dollar AS atau sekitar Rp 781,4 triliun tiap tahun selama 20 tahun berturut-turut. Anggaran tersebut hanya untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Dalam studi ini juga ditemukan bahwa 90 persen pengemudi di Amerika telah menghabiskan 14 persen penghasilannya untuk membiayai transportasi mereka.

Jalan rusak juga turut memperparah kemacetan dan menyebabkan biaya perawatan kendaraan bertambah. Karena itu, berdasarkan dari hasil studi disimpulkan, pemilik mobil di Los Angeles, dalam setahun mereka harus mengeluarkan biaya ekstra 746 dollar AS (Rp 6,8 juta).  

Jadi, untuk mencegah kemacetan bukan hanya dengan membangun infrastruktur baru, melainkan fasilitas lama juga harus dipelihara. Bahkan kalau perlu ada kebijakan, misalnya, pajak!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau